Kompas.com - 27/10/2019, 23:17 WIB
Ketua DPW NasDem Jawa Barat Saan Mustofa saat diwawancara wartawan, Jumat (21/12/2018) di Facebook Hotel Garut Kompas.com/ARI MAULANA KARANGKetua DPW NasDem Jawa Barat Saan Mustofa saat diwawancara wartawan, Jumat (21/12/2018) di Facebook Hotel Garut
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Saan Mustofa mengatakan, pengangkatan 12 wakil menteri jangan menjadi polemik berlebihan.

Lebih baik, kata dia, memberikan waktu bagi para wamen untuk bekerja.

"Kami menilai beri kesempatan para wakil menteri itu bekerja dahulu," kata Saan di Jakarta, Minggu (27/10/2019), dikutip Antara.

Dia mengatakan lebih baik memberikan kesempatan para wakil menteri bekerja, kemudian dalam perjalanannya baru dievaluasi.

Menurut dia, saat ini, ke-12 wamen itu tak bisa dinilai secara kemampuan dan kapabilitas lantaran belum bekerja. Terlebih menyimpulkan efektifitas keberadaan wamen. 

"Sekarang tidak bisa kita katakan berkemampuan atau tidak, efektif atau tidak. Beri kesempatan mereka bekerja," ujarnya.

Dia meminta masyarakat jangan langsung meremehkan keberadaan 12 wakil menteri tersebut karena belum membuktikan kinerjanya di kementerian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: 12 Wakil Menteri, Dugaan Bagi-bagi Kekuasaan dan Kuatnya Pengaruh Oligarki

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik 12 wakil menteri yang terdiri dari kalangan profesional dan partai politik.

Mereka adalah Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Zainut Tauhid Sa'adi sebagai Wakil Menteri Agama, Angela Tanoesoedibjo sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (keempat kanan) berfoto bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (keempat kanan) berfoto bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.
Lalu, Surya Tjandra sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri PUPR, Mahendra Siregar sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

Kemudian Alue Dohong sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Budi Arie Setiadi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Jerry Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan, Suahasil Nazara sebagai Wakil Menteri Keuangan, Kartika Wiryoatmojo dan Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Menteri BUMN.

Seperti bagi kekuasaan

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengkritik penunjukan 12 wamen.

Menurut dia, penambahan jabatan wakil menteri sekadar menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan bagi untuk pendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 lalu.

Baca juga: Politisi Gerindra Sebut Penunjukan 12 Wamen seperti Bagi-bagi Kekuasaan

"Sebelum ada wamen, saya melihat Pak Jokowi ini agak serius. Sesudah ada wamen, saya melihat ini kayak bagi-bagi kekuasaan saja," ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Desmond menyoroti penunjukan sosok wakil menteri yang tidak sesuai kapasitas.

Salah satunya, Wahyu Sakti Trenggono yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Baca juga: Perindo dan PSI dapat Wamen, Ini Kata Sekjen PBB

Seharusnya, menurut Desmond, Presiden Jokowi memilih orang yang memiliki latar belakang militer dan pertahanan.

Sementara Wahyu Trenggono merupakan Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019 dan lama berkecimpung di dunia industri informasi telekomunikasi.

"Misalnya wamen di Menhan. Orang ini kan harusnya ada nilai plus. Minimal dia itu paham militer dan strategi pertahanan. Tapi kalau orang ditaruh di situ karena waktu kampanye membantu Pak Jokowi, kesannya saya pikir kasihan Pak Prabowo ya," kata Desmond.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca-putusan Uji Formil UU Cipta Kerja, Hak Konstitusional Pemohon Dinilai Masih Berpotensi Dilanggar

Pasca-putusan Uji Formil UU Cipta Kerja, Hak Konstitusional Pemohon Dinilai Masih Berpotensi Dilanggar

Nasional
Perbaikan UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Hanya Parsial pada Proses Pembentukan

Perbaikan UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Hanya Parsial pada Proses Pembentukan

Nasional
Badan Legislasi DPR Setujui Draf RUU TPKS

Badan Legislasi DPR Setujui Draf RUU TPKS

Nasional
Lapor ke DPR, Teddy Gusnaidi Sebut MKD Akan Panggil Fadli Zon Terkait Twit 'Invisible Hand'

Lapor ke DPR, Teddy Gusnaidi Sebut MKD Akan Panggil Fadli Zon Terkait Twit "Invisible Hand"

Nasional
RUU TPKS, Denda bagi Korporasi yang Terlibat Kasus Kekerasan Seksual Diusulkan Minimal Rp 5 Miliar

RUU TPKS, Denda bagi Korporasi yang Terlibat Kasus Kekerasan Seksual Diusulkan Minimal Rp 5 Miliar

Nasional
Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya

Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya

Nasional
Prajurit TNI AU Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas, Kadispen AU: Sudah Selesai secara Kekeluargaan

Prajurit TNI AU Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas, Kadispen AU: Sudah Selesai secara Kekeluargaan

Nasional
Besok, Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Besok, Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan Jaksa, Saya Akan Ajukan Eksepsi

Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan Jaksa, Saya Akan Ajukan Eksepsi

Nasional
Video Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Video Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Nasional
Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Nasional
Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Nasional
KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

Nasional
Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Nasional
Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.