Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Politik UGM: Pemilihan Wamen Tak Kompeten Akan Rugikan Jokowi

Kompas.com - 27/10/2019, 10:03 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik UGM Arie Sujito mengatakan, pemilihan wakil menteri (wamen) yang tidak kompeten akan merugikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut dikarenakan wamen-wamen yang dipilih dan dilantik Jokowi pada Jumat (25/10/2019) dinilainya tidak mempertimbangkan kompetensi mereka untuk jabatan tersebut.

Hal ini disampaikan Arie Sujito kepada Kompas.com, Minggu (27/10/2019).

"Kalau itu didesain dalam rangka pembagian peran dengan kementerian, tugas-tugas besar dari kementerian memang membutuhkan wamen," katanya. 

"Cuma masalahnya, ketika memilih wamen itu mempertimbangkan apa? Kalau hanya sekedar bagi-bagi jabatan, tidak kompeten." .

Baca juga: Pengamat Politik Mengaku Senang Lihat Hasil Survei yang Berbeda-beda

Dia mencontohkan, jika menteri yang dipilih dari kalangan politisi, maka wamen yang dicari harus dari kalangan profesional yang memadai.

Namun dia tak melihat hal tersebut terjadi dalam pemilihan wamen kali ini.

Jika wamen yang dipilih tak kompeten di bidangnya, kata Arie, maka dia akan kontraproduktif dengan menteri bahkan hingga Presiden-nya.

"Presiden maunya kerangka berpikir A, kalau menterinya politisi dan profesional oke, tapi kalau wamennya tidak kompeten, maka tidak akan mampu deliver program untuk rakyat dan gagal menerjemahkannya," katanya. 

"Ini sebetulnya gambling, berisiko bagi Jokowi karena akan merugikan Jokowi sendiri." 

Baca juga: Pengamat: Politik Uang Hulunya dari Partai Politik

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com