Perindo dan PSI dapat Wamen, Ini Kata Sekjen PBB

Kompas.com - 27/10/2019, 20:16 WIB
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (keempat kanan) berfoto bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (keempat kanan) berfoto bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Bulan Bintang ( PBB) Ferry Noor tak ambil pusing ihwal Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendapat jatah wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Padahal, sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, ketiga partai itu sama-sama tak lolos ke DPR.

Namun Ferry tak mempermasalahkan Presiden Joko Widodo memberi perlakuan berbeda kepada PBB yang tak mendapat jatah wakil menteri.

Baca juga: Politikus PSI Jabat Wamen ATR/BPN, Jokowi Minta Selesaikan Ini...


Ia mengatakan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi sehingga tak ada satu pihak pun yang bisa mengintervensi.

"Terlepas Perindo sama PSI dapat itu bukan urusan kami. Itu kan haknya Pak Jokowi," ujar Ferry melalui sambungan telepon, Minggu (27/10/2019).

Ia menambahkan, PBB juga tak pernah menyodorkan nama ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, untuk dijadikan menteri meski kapasitasnya tak diragukan di bidang hukum.

Meski demikian, ia tak memungkiri ada beberapa pihak di Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang menyarankan agar Yusril membantu Presiden Jokowi di sektor hukum.

"Sama sekali enggak ada (menyodorkan Yusril). Tapi sounding dari pihak tim (hukum) mungkin ada. Tapi kami sendiri enggak pernah menyodorkan Pak Yusril," ujar Ferry.

Baca juga: Tak Masuk Kabinet, PBB Tak Kecewa

"Kami tunjukan kerja saja. Kami tunjukan perbuatan saja. Kami tunjukan itikad baik kami saja. Dan Pak Jokowi tahu persis langkah Pak Yusril dengan PBB ini untuk memenangkan beliau itu semua atas perintah Pak Jokowi," lanjut dia.

Diketahui, PSI dan Perindo mendapat jatah wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Wakil Sekjen sekaligus putri Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo kini menjabat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sedangkan politisi PSI Surya Tjandra menjabat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kedua partai itu diketahui tak lolos ke DPR.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X