Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Gerindra Sebut Penunjukan 12 Wamen seperti Bagi-bagi Kekuasaan

Kompas.com - 25/10/2019, 18:23 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengkritik penunjukan 12 wakil menteri (wamen) yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Menurut dia, penambahan jabatan wakil menteri sekadar menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan bagi untuk pendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 lalu.

"Sebelum ada wamen, saya melihat Pak Jokowi ini agak serius. Sesudah ada wamen, saya melihat ini kayak bagi-bagi kekuasaan saja," ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Desmond J. Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Desmond J. Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Baca juga: Zainut Tauhid Dilantik Jadi Wamen Agama, Kekayaannya Rp 14,7 Miliar

Desmond menyoroti penunjukan sosok wakil menteri yang tidak sesuai kapasitas.

Salah satunya, Wahyu Sakti Trenggono yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Seharusnya, menurut Desmond, Presiden Jokowi memilih orang yang memiliki latar belakang militer dan pertahanan.

Sementara Wahyu Trenggono merupakan Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019 dan lama berkecimpung di dunia industri informasi telekomunikasi.

Baca juga: Jadi Wamen BUMN, Harta Kartika Wirjoatmodjo Mencapai Rp 57 Miliar

"Misalnya wamen di Menhan. Orang ini kan harusnya ada nilai plus. Minimal dia itu paham militer dan strategi pertahanan. Tapi kalau orang ditaruh di situ karena waktu kampanye membantu Pak Jokowi, kesannya saya pikir kasihan Pak Prabowo ya," kata Desmond.

Selain itu ia juga menyoroti Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.

Angela, kata Desmond, bisa jadi wamen karena anak dari pengusaha sekaligus Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. 

Baca juga: Bos Inalum Jadi Wamen BUMN, Kekayaannya Lebih dari Rp 143 Miliar

Posisi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dipegang oleh Budi Arie Setiadi juga tak lepas dari sorotan. Budi merupakan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo.

"Semoga wamen ini tidak memberatkan menterinya. Kalau wamen ini memberatkan menterinya, maka di akhir masa jabatan Jokowo periode kedua ini, kegagalanlah yang akan didapat Pak Jokowi," ucap Desmond.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com