Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Zainut Tauhid, Waketum MUI jadi Wakil Menteri Agama

Kompas.com - 25/10/2019, 13:54 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PPP sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia.

Hal itu diumumkan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019) siang. 

Zainut lahir di Jepara, Jawa Tengah, 20 Juli 1963. Ia merupakan salah satu politikus senior PPP.

Baca juga: PPP Ajukan Zainut Tauhid Jadi Wamen Bidang Keagamaan

Sebagaimana dikutip dari laman website dpr.go.id, Zainut pernah menempuh pendidikan di S1 di Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta.

Kemudian, Zainut melanjutkan pendidikan S2 di Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama.

Zainut pernah menjadi Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) selama dua periode, yakni pada 1988-1996.

Ia juga pernah menjadi pembantu dekan di Universitas Stayagama tahun 1992-1993.

Sementara dalam bidang politik, Zainut pernah menjadi anggota DPR RI terpilih mewakili Jawa Tengah IX pada periode 1997-1999, 2001-2004, 2004-2009, dan 2009-2014.

Selama menjadi anggota DPR, ia pernah bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, pemberdayaan perempuan dan sosial.

Baca juga: Jelang Pengumuman Wakil Menteri, Bendum TKN hingga Politisi PPP ke Istana

Sebagai tokoh agama, Zianut pernah ditunjuk sebagai anggota Lembaga Sensor Film periode 2009-2012, Wakil Sekretaris dari Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2010-2015.

Selain itu, ia pernah menjadi Ketua Bidang Hukum dan Perundangan-undangan MUI pusat. Saat ini, Zainut menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MUI.

Pada Jumat siang, Zainut pun dilantik sebagai wakil menteri oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Ia dilantik bersama 11 wakil menteri lainnya.  

 

Kompas TV Mantan Bendahara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Wahyu Sakti Trenggono diminta Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Hal ini diungkapkan Wahyu Sakti Trenggono di Istana Kepresidenan, Jumat (25/10/2019). Menurut Wahyu, saat bertemu Presiden Jokowi dia diminta membantu menteri pertahanan untuk mengembangkan sektor industri pertahanan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan sudah merampungkan nama-nama wakil menterinya dan akan diumumkan secepatnya. Dalam acara temu wartawan kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Jokowi menyatakan wakil menterinya berasal dari kalangan parpol dan profesional. #WahyuSaktiTrenggono #WakilMenteriPertahanan #JokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com