Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Barangkali Pak Jokowi Berbaik Hati Beri Kursi Wamenag...

Kompas.com - 24/10/2019, 19:33 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menegaskan, partainya tidak mengincar kursi wakil menteri tertentu pada Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo sebagai pemegang hak prerogatif.

"Nggak ada incar-incaran, kita serahkan saja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: Cuma Dapat Satu Kursi Menteri, PPP Harapkan Posisi Wakil Menteri

Arsul mengakui, selama ini PPP termasuk salah satu parpol yang kadernya lumayan sering mengisi kursi Menteri Agama.

Kini, sebagian kader menginginkan jabatan lain yang tidak berhubungan dengan Kementerian Agama. Namun, sebagian lagi menyatakan sebaliknya.

Oleh sebab itu, apabila Presiden Jokowi membentuk nomenklatur baru wakil menteri pada Kementerian Agama dan menyerahkannya pada kader PPP, Arsul akan sangat berterima kasih.

"Barangkali kalau Pak Jokowi berbaik hati nanti diberi wakil menteri agama kalau memang ada wakil menteri dan di situ juga ada ya kita berterima kasih," ujar Arsul.

Baca juga: PPP Usul Ada Wakil Menteri di 6 Kementerian Ini

"Kalau enggak, ya enggak mutung (marah) ya, enggak usah marah-marah kemudian mengancam cabut dukungan ke Pak Jokowi," lanjut dia.

PPP sendiri sudah punya sejumlah nama yang dinilai pantas untuk menjabat wakil menteri.

Nama yang dimaksud, yakni Ketua Mahkamah PPP Zainut Tauhid yang telah tiga periode menjadi anggota DPR RI dan merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain itu, ada Ermalina Muhsin yang pada 2014-2019 menjabat Wakil Ketua Komisi IX DPR, dan masih ada beberapa nama lainnya.

Diberitakan, susunan Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan dan dilantik Presiden Jokowi pada Rabu (23/10/2019) kemarin, rupanya belum rampung.

Baca juga: Erick Thohir Usulkan 4 Calon Wakil Menteri BUMN ke Jokowi

Jokowi masih mencari dan mengalkulasi orang-orang yang akan mengisi posisi wakil menteri di sejumlah kementerian.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Lagi dibicarakan tadi, lagi dihitung-hitung bukan jumlahnya, tapi ngitung asalnya dari mana, untuk buat keseimbangan, masih dibicarakan," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2019). 

 

Kompas TV Prabowo Subianto tetap menjadi Ketua Umum Partai Gerindra, meski dirinya telah dilantik menjadi Menteri Pertahanan. Presiden Jokowi tak melarang menterinya rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. PresidenJokowi mengatakan: Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu, dan ternyata juga tidak ada masalah Bukan hanya Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Suharso Monoarfa juga diperbolehkan jabat Ketua Umum Partai Golkar dan PLT Ketum PPP. #menterijokowi #prabowosubianto #presidenjokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com