Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Arie Kemungkinan Jadi Wamen, Projo: Kami Tak Pernah Tinggalkan Pak Jokowi

Kompas.com - 25/10/2019, 10:32 WIB
Christoforus Ristianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi massa sukarelawan pendukung Jokowi (Projo) mengatakan, jika Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menjadi wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. 

"Penunjukkan saudara Budi Arie Setiadi jika nanti sebagai wakil menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden. Komunikasi di internal Projo soal hal ini sangat baik, kami selalu diskusikan semua hal," ujar Sekretaris Jenderal Projo Handoko kepada Kompas.com, Jumat (25/10/2019).

Adapun Budi Arie Setiadi merapat ke Istana Kepresidenan menjelang pelantikan wakil menteri oleh Presiden Jokowi hari ini.

Baca juga: Ketum Projo Budi Arie hingga Politisi Golkar Jerry Sambuaga Merapat ke Istana

Budi Arie tiba pukul 09.05 WIB. Ia tersenyum dan mengatupkan kedua tangan ke kamera awak media, lalu langsung masuk ke Istana untuk bertemu Jokowi.

Terkait hal itu, kata Handoko, pihaknya meluruskan bahwa hingga saat ini Projo masih mendukung Jokowi.

Ia menampik bahwa Projo meninggalkan Jokowi karena Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan.

"Kami tidak pernah mengatakan berhenti mendukung atau meninggalkan Jokowi, tetapi tugas Projo menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden sudah kita tunaikan bersama," tutur dia. 

Ia juga menegaskan, sikap Projo ke depannya akan diputuskan dalam mekanisme tertinggi ormas Projo, yakni Kongres kedua Projo yang direncanakan pada Desember 2019.

"Dan tentunya pada kongres itu juga memperhatikan arahan-arahan Dewan Pembina Projo, yaitu Pak Jokowi," kata dia. 

Baca juga: Relawan Projo Tinggalkan Jokowi, Hasto: Setelah Pak Jokowi Dilantik Ya Sekiranya Relawan Bubarkan Diri

Diberitakan, pada konferensi pers, Rabu (23/10/2019), Projo meninggalkan Jokowi karena tak bisa menerima realitas Jokowi memasukkan nama Prabowo Subianto ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Ada kekecewaan soal Prabowo jadi Menhan mengingat Prabowo rival yang cukup keras waktu itu. Kami bertarung cukup keras. Akan tetapi, sekarang menjadi Menhan," ujar Handoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com