Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Pengganti Yasonna dan Juliari Diputuskan lewat Rapat DPP

Kompas.com - 24/10/2019, 17:07 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Arif Wibowo mengatakan, pengganti Yasonna Laoly dan Juliari Batubara di DPR akan diputuskan lewat rapat DPP partai.

Yasonna dan Juliari telah dilantik menjadi menteri pada Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/10/2019).

Arif mengatakan, nama pengganti akan diajukan kepada pimpinan DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"PAW (pergantian antar waktu) Pak Yasonna segera dilaksanakan oleh DPP Partai. Prosesnya, tentu mengajukan usul penggantian ke Pimpinan DPR dan Juga KPU karena beliau diangkat Menjadi Menteri," kata Arif saat dihubungi, Kamis (24/10/2019).

Politikus PDI-P Arif Wibowo memberi keterangan kepada wartawan di sela-sela Kongres PDI-P di Bali, Jumat (9/8/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Politikus PDI-P Arif Wibowo memberi keterangan kepada wartawan di sela-sela Kongres PDI-P di Bali, Jumat (9/8/2019).
Baca juga: Ditunjuk Lagi Jadi Menkumham, Yasonna Mundur dari DPR

Arif mengatakan, dalam rapat tersebut akan ditentukan apakah pengganti dipilih berdasarkan suara terbanyak atau keputusan politik pengurus DPP.

"Tetap kewenangan partai untuk memutuskannya. Dan harus melalui Partai," ucapnya.

Lebih lanjut, Arif mengatakan, pengurus DPP partai akan mempertimbangkan kompetensi caleg yang bersangkutan.

"Pertimbangannya, karena harus melihat kompetensi caleg yang bersangkutan dan kebutuhan partai di DPR juga," pungkasnya.

Baca juga: Harta Kekayaan Yasonna Laoly Rp 23 Miliar, Apa Saja Bentuknya?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan jajaran nama menteri yang masuk dalam susunan Kabinet Kerja Indonesia Maju pada Rabu, (23/10/2019).

Beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju adalah anggota DPR. Dua di antaranya adalah dari PDI-P, yakni Yasonna Laoly yang menjadi Menteri Hukum dan HAM dan Juliari Batubara menjadi Menteri Sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com