Harta Kekayaan Yasonna Laoly Rp 23 Miliar, Apa Saja Bentuknya?

Kompas.com - 24/10/2019, 11:34 WIB
Politisi PDI-P Yasonna Laoly usai menemui Presiden Joko Widodo membicarakan posisi menteri KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPolitisi PDI-P Yasonna Laoly usai menemui Presiden Joko Widodo membicarakan posisi menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly memiliki harta kekayaan sebesar Rp 23.355.955.382.

Hal tersebut tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikutip dari situs www.elhkpn.kpk.go.id.

Menurut situs itu, Yasonna terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2019.

Baca juga: Ditunjuk Lagi Jadi Menkumham, Yasonna Mundur dari DPR

Saat itu, politikus PDI Perjuangan itu masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tercatat, Yasonna memiliki 16 bidang tanah dan bangunan. Nilainya Rp 3.701.150.126 yang tersebar di Tangerang, Medan, dan Deli Serdang.

Kemudian, Yasonna tercatat punya dua unit mobil, yaitu Toyota Harrier Jeep senilai Rp 560.000.000 dan Toyota Fortuner Jeep senilai Rp 283.660.000.

Yasonna juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 3.606.000.000, surat berharga senilai Rp 1.987.922.000, serta kas dan setara kas senilai Rp 13.217.223.256.

Baca juga: Yasonna Mengaku Dititipi Pesan oleh Presiden Jokowi, Apa Itu?

Di samping itu, eks anggota DPR RI tersebut tercatat tidak memiliki hutang.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menunjuk Yasonna sebagai Menkumham pemerintahan periode kedua.

KPK mengimbau para menteri dan anggota Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik untuk melaporkan LHKPN mereka. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

Nasional
Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Nasional
Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Nasional
Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Nasional
AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X