Kompas.com - 23/10/2019, 05:29 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan akhirnya mengklarifikasi keberadaan Christiany Eugenia Paruntu atau Tetty Paruntu yang hadir di Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019) pagi.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin sebelumnya menyebutkan, Bupati Minahasa Selatan itu sebagai "tamu tak diundang" oleh Presiden Joko Widodo.

Padahal, pada saat bersamaan sejumlah tokoh hadir ke Istana untuk memenuhi panggilan Jokowi sebagai calon menteri Kabinet Kerja Jilid 2.

"Tidak (diundang Presiden), tadi datang untuk menemui Pak Airlangga (Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto)," kata Bey, Senin.

Namun, pernyataan Bey diklarifikasi Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

Menurut Fadjroel, perempuan yang disapa Tetty itu dicoret di menit akhir karena rekam jejaknya terkait korupsi.

"Memang diundang, tapi ada pertimbangan prinsip kehati-hatian," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Jubir Presiden Akui Tetty Paruntu Diundang ke Istana, Dicoret di Menit Akhir

Tak banyak bicara

Tetty Paruntu yang mengenakan setelan kemeja putih lengan panjang berbalut celana panjang hitam dan kacamata hitam masuk ke dalam lingkungan Istana melalui pintu yang menghadap Jalan Veteran, Jakarta Pusat.

Perempuan berusia 52 tahun itu terlihat hanya melambaikan tangan kepada awak media yang memanggilnya.

Bahkan, ketika sejumlah wartawan mengerumuninya, ia hanya mengangkat tangan kanan sembari memasuki gerbang lingkungan Istana Kepresidenan.

Tak ada satu pun pernyataan yang terlontar dari politikus Partai Golkar itu.

Baca juga: Berkemeja Putih ke Istana, Siapa Bupati Minahasa Selatan Tetty Paruntu?

Sita perhatian

Kedatangan Tetty Paruntu sejak awal cukup menyita perhatian. Sebab, berdasarkan penelusuran, Tetty sebelumnya pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bowo Sidik Pangarso.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada 26 Juli 2019. Tetty saat itu diduga memberikan suap kepada Bowo sebesar Rp 2,6 miliar atas kerja sama pengangkutan pupuk dan gratifikasi senilai Rp 7,7 miliar terkait jabatannya sebagai pimpinan Komisi VI.

Sejumlah media pun akhirnya ramai memberitakan soal kedatangan Tetty ke Istana.

Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu ikut mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019) pagi. KOMPAS.com/Ihsanuddin Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu ikut mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019) pagi.
Tak kunjung keluar

Tiga jam berselang sejak Tetty masuk sekitar pukul 09.40 WIB, belum ada tanda-tanda ia akan keluar.

Padahal, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang telah masuk terlebih dahulu sudah keluar sekitar pukul 10.00 WIB.

Demikian pula Komisaris Utama NET TV Wishnutama Kusubandio dan pendiri dan CEO Gojek Indonesia Nadiem Makarim yang tiba setelahnya.

Hingga akhirnya sekitar pukul 14.00 Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Sutarto menemui awak media. Selain untuk menjelaskan alasan kedatangannya ke Istana, Airlangga juga mengungkapkan soal kehadiran Tetty.

"Ya, tentu banyak hal karena beliau sebagai bupati, banyak hal yang dibahas. Belum tentu dengan Pak Presiden," ucapnya.

Baca juga: Hadir di Istana, Bupati Minahasa Selatan Hanya Bertemu Airlangga di Istana

Tak diundang

Tak lama kemudian, Bey Machmudin mengungkapkan, kedatangan Tetty bukan untuk bertemu Presiden, melainkan untuk menemui Airlangga.

"Tadi ada Ibu Tetty usul dari Partai Golkar. Beliau bertemu Pak Airlangga," kata Bey.

Ia pun menegaskan, Tetty tidak menjadi salah satu kandidat menteri yang diundang Presiden.

"Tidak diundang," ucap Bey.

Setelah bertemu Airlangga, Tetty langsung meninggalkan Istana. Namun, kedatangannya tak terpantau awak media karena melalui pintu yang berbeda dengan kedatangannya.

KPK benarkan pemeriksaan

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan soal pemeriksaan Tetty terkait kasus yang menjerat Bowo.

"Saat itu, kami menelusuri dugaan sumber gratifikasi yang diberikan kepada anggota DPR, Bowo Sidik, terkait revitalisasi pasar di Minahasa Selatan," kata Febri dalam keterangan tertulis, Senin siang.

Hingga kini, proses persidangan kasus tersebut masih berlanjut. Dalam pengembangan, KPK baru saja menetapkan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono.

"Terkait pemberi gratifikasi belum ada tersangka baru, nanti kami perlu cermati dulu fakta yang muncul di persidangan" ucap dia.

Baca juga: Bowo Sidik Mengaku Pernah Terima Uang dari Bupati Minahasa Selatan

Terdakwa kasus dugaan suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso mendengarkan keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Sidang lanjutan kasus dugaan suap penerimaan gratifikasi dengan total nilai 700.000 dollar Singapura atau Rp7,1 miliar dan uang tunai Rp600 juta tersebut menghadirkan saksi diantaranya terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir, anggota DPR Fraksi Golkar Eka Sastra dan anggota DPR Fraksi Hanura Inas Nasrullah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.PUSPA PERWITASARI Terdakwa kasus dugaan suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso mendengarkan keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Sidang lanjutan kasus dugaan suap penerimaan gratifikasi dengan total nilai 700.000 dollar Singapura atau Rp7,1 miliar dan uang tunai Rp600 juta tersebut menghadirkan saksi diantaranya terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir, anggota DPR Fraksi Golkar Eka Sastra dan anggota DPR Fraksi Hanura Inas Nasrullah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.
Gara-gara Bowo Sidik

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengonfirmasi, Tetty gagal masuk ke dalam Kabinet Kerja Jilid 2.

Pembatalan itu diputuskan setelah Tetty menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kasus Bowo Sidik. Ia mengatakan, Tetty sudah membantah keterlibatannya dalam kasus Bowo Sidik.

"Pak Pratikno menanyakan masalah itu kepada Bu Tetty. Bu Tetty sudah menjawab bahwa itu tidak benar dia melakukan tindakan itu. Terkait dengan apa Bowo Sidik dan sekda dan sebagainya," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Menurut dia, kehadiran Airlangga ke Istana justru untuk membantu mengklarifikasi isu keterlibatan Tetty dalam kasus Bowo Sidik.

"Pak Airlangga ya membantu mengklarifikasi masalah itu," tuturnya.

Baca juga: Sekjen Golkar: Tetty Batal Bertemu Jokowi Usai Jawab Pertanyaan soal Bowo Sidik

Secara terpisah, Wakil Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Darul Siska mengatakan, sejumlah kader Partai Golkar menyayangkan Tetty gagal bertemu Jokowi, setidaknya untuk mengklarifikasi isu tersebut.

Ia berharap, penjelasan Tetty ke Pratikno dapat menjernihkan situasi dan mengklarifikasi segala tuduhan.

"Tentu banyak kader Partai Golkar ikut kecewa dan prihatin dengan kejadian tersebut. Mudah-mudahan klarifikasi yang disampaikan Ibu Tetty kepada Bapak Pratikno bisa menjernihkan situasi dan mengklarifikasi berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya," kata Darul saat dihubungi.

Darul mengatakan, Golkar siap mengganti nama Tetty dari daftar nama-nama kader yang diajukan menjadi menteri jika diminta Jokowi.

"Kalau diminta lagi oleh Presiden Saya kira begitu akan dari daerah yang sama dengan kompetensi yang cukup memadai dan tetap ke Golkar," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Bhayangkara, Wapres Minta Polri Perbaiki Kualitas Personelnya

Hari Bhayangkara, Wapres Minta Polri Perbaiki Kualitas Personelnya

Nasional
Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia karena Komplikasi Organ Dalam

Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia karena Komplikasi Organ Dalam

Nasional
Menyambut dan Menyoal Peran Global Jokowi

Menyambut dan Menyoal Peran Global Jokowi

Nasional
Wakil Ketua Komisi II DPR: UU Lima Provinsi Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Wakil Ketua Komisi II DPR: UU Lima Provinsi Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Nasional
Menpan-RB Tjahjo Kumolo Wafat, BKN Sampaikan Duka Cita

Menpan-RB Tjahjo Kumolo Wafat, BKN Sampaikan Duka Cita

Nasional
OBITUARI Tjahjo Kumolo, Politikus Senior dan Memori Mobil Pribadi untuk Dinas

OBITUARI Tjahjo Kumolo, Politikus Senior dan Memori Mobil Pribadi untuk Dinas

Nasional
Sebelum Meninggal Dunia, Menpan-RB Tjahjo Kumolo Dikabarkan Sempat Membaik Kondisinya

Sebelum Meninggal Dunia, Menpan-RB Tjahjo Kumolo Dikabarkan Sempat Membaik Kondisinya

Nasional
Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan

Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan

Nasional
Elite PDI-P Sebut Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal di RS Abdi Waluyo

Elite PDI-P Sebut Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal di RS Abdi Waluyo

Nasional
BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Nasional
Polri Janji Transparan Sampaikan Hasil Sidang KKEP Peninjauan Kembali Brotoseno

Polri Janji Transparan Sampaikan Hasil Sidang KKEP Peninjauan Kembali Brotoseno

Nasional
Kunjungi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang, Nasdem Anggap Nyali Jokowi Patut Dicontoh

Kunjungi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang, Nasdem Anggap Nyali Jokowi Patut Dicontoh

Nasional
Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

Nasional
Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.