Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekonsiliasi Pasca-Pilpres yang Berujung Pembagian Jatah Kursi Menteri

Kompas.com - 22/10/2019, 10:25 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang pengumuman susunan kabinet, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019). Mereka yang diundang berpeluang besar menduduki jabatan pada pemerintahan periode 2019-2024.

Salah satunya, rival politik Jokowi pada Pilpres 2019 lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia datang bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Seusai pertemuan, Prabowo mengaku diminta Presiden Jokowi menjadi menteri di bidang pertahanan. Ia juga memastikan Partai Gerindra memperoleh jatah dua kursi menteri.

Baca juga: PPP Yakin Prabowo Tak Akan Khianati Jokowi

Jatah dua kursi menteri untuk Partai Gerindra tidak bisa dilepaskan dari wacana rekonsiliasi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pilpres 2019.

Saat itu tersiar kabar Presiden Jokowi akan bertemu dengan Prabowo untuk menurunkan ketegangan para pendukungnya pasca-pilpres.

Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan pertemuan keduanya akan dilakukan pada Juli.

Kabar pertemuan itu menuai pro dan kontra. Mereka yang menolak kebanyakan berasal dari kelompok pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Sementara pihak yang pro menekankan pentingnya proses rekonsiliasi sosial agar masyarakat tak lagi terpecahbelah. Artinya, pertemuan itu jangan hanya digunakan sebagai ajang untuk berbagi kekuasaan atau jatah kursi menteri.

Baca juga: Pengakuan Para Calon Menteri, dari Nadiem Makarim Hingga Prabowo Subianto

Andre pun meminta agar sejumlah pihak tidak memandang pertemuan tersebut sebagai upaya Prabowo untuk meminta jabatan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Andre menegaskan bahwa pertemuan itu murni sebagai wadah untuk bersilaturahim.

"Saatnya kita bergandengan tangan bersatu kembali untuk membangun bangsa. Artinya bahwa silaturahim itu bukan diartikan Pak Prabowo dapat kursi menteri ya ataupun politik dagang sapi. Tapi kita bergandengan tangan merajut kebersamaan sebagai anak bangsa," kata Andre.

Pertemuan MRT

Pertemuan Jokowi-Prabowo akhirnya terlaksana pada Sabtu (13/7/2019) di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Mereka sempat berpelukan dan bersalaman ketika bertemu. Prabowo pun sempat memberikan hormat kepada Presiden Jokowi.

Keduanya kompak mengenakan kemeja berwarna putih.

Baca juga: Gerindra: Kami Tidak Mengejar-ngejar Kursi Menteri...

Mereka sempat berbincang sebentar dan tertawa. Namun tidak terdengar apa yang mereka bincangkan.

Setelah itu Presiden Jokowi dan Prabowo sama-sama menaiki MRT kemudian bertolak ke stasiun Senayan.

Seusai memberikan pernyataan pers selama sekitar 10 menit, Jokowi dan Prabowo berjalan kaki menuju mal FX, Senayan, untuk santap siang bersama.

Menurut Prabowo, pertemuan di atas MRT itu digagas oleh Presiden Jokowi.

Saat memberikan keterangan, Prabowo mengakui dirinya telah bersaing secara keras dengan rivalnya Presiden Joko Widodo. Tak jarang mereka pun saling melontarkan kritik.

Namun, kata Prabowo, hal itu dilakukan dalam kerangka politik dan demokrasi.

Baca juga: Rangkaian Cerita Kubu Prabowo di Balik Pertemuan MRT dengan Jokowi..

"Jadi kalau kita kadang-kadang bersaing, kadang-kadsng saling mengritik itu tuntutan politik dan demokrasi," ujar Prabowo.

Meski saling melontarkan kritik, Prabowo menegaskan hal itu tidak menghilangkan hubungan persahabatannya dengan Presiden Jokowi.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pertemuannya dengan Presiden Jokowi merupakan momen untuk menyampaikan hal-hal baik untuk membangun bangsa.

"Kita tetap dalam kerangka keluarga besar RI. Kita sama-sama anak bangsa. Kita sama-sama patriot dan sama-sama ingin berbuat terbaik untuk bangsa," kata Prabowo.

Tak Lagi Oposisi

Pertemuan MRT itu kemudian dibahas dalam Rapat Dewan Pembina Partai Gerindra di kediaman Prabowo, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7/2019).

Selain membahas hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi, Prabowo juga akan membahas dua opsi sikap partainya dalam lima tahun ke depan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com