Gerindra: Kami Tidak Mengejar-ngejar Kursi Menteri...

Kompas.com - 21/10/2019, 14:52 WIB
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria saat menjadi pembicara pada diskusi publik KNPI, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKetua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria saat menjadi pembicara pada diskusi publik KNPI, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa partainya tidak dalam posisi mengejar-ngejar kursi menteri pada Kabinet Kerja Jilid II pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Gerindra menyerahkan apakah ada kadernya  yang menempati kursi menteri atau tidak kepada Presiden Jokowi sendiri.

"Kami tidak dalam posisi yang mengejar-ngejar dan sebagainya. Sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Jokowi yang terbaik bagaimana," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019).

Baca juga: Serahkan Kabinet ke Jokowi, Nasdem Tak Masalah jika Gerindra Gabung Pemerintah

Riza mengatakan, bukan tidak mungkin Presiden Jokowi lebih menginginkan Partai Gerindra berada di luar lingkar kekuasaan.

Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa Presiden Jokowi lebih ingin Gerindra membantunya di pemerintahan periode kedua.

Oleh sebab itu, partainya tidak akan meminta-minta jabatan menteri kepada Presiden Jokowi dan menyerahkannya ke tangan Jokowi.

Apabila Presiden Jokowi ingin Partau Gerindra membantu pemerintah, Riza memastikan bahwa partainya siap untuk merapat.

Baca juga: Relawan Kecewa Jokowi Masukkan Gerindra ke Kabinet Kerja Jilid 2

"Kalau diminta (membantu pemerintah) sebagaimana yang disampaikan Pak Prabowo, siap membantu pemerintahan, Pak Prabowo juga sudah menyampaikan siap membantu pemerintahan ke depan," kata Riza.

Ketika ditanya apakah Partai Gerindra menyiapkan kadernya untuk duduk di kursi menteri, Riza membantahnya. Kata Riza, Presiden Jokowi sudah mengetahui siapa kader Gerindra yang layak menjadi pembantunya.

"Saya kira, kalau memang nanti Partai Gerindra diajak bergabung, Pak Jokowi juga cukup tahu siapa kader-kader terbaik Partai Gerindra yang dianggap pantas dan mumpuni di kabinet ke depan," ujar Riza.

"Juga pos-pos terbaik di mana," lanjut dia.

Baca juga: Ini Kata Sandiaga soal Jokowi Pilih Menteri dari Gerindra

Diketahui, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra telah memberikan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai dalam lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

Kendati demikian, hingga saat ini, Prabowo belum memutuskan sikap politik secara tegas mengenai wacana koalisi atau oposisi. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X