Prabowo Jadi Calon Menteri, PDI-P: Semua Hormati Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto menghormati sikap Presiden Joko Widodo yang meminta Ketua Umum Prabowo Subianto ikut membantu dalam kabinet kerja jilid 2 periode 2019-2024. 

"Itu merupakan hak prerogatif presiden dan kami hormati karena presidenlah yang mengambil keputusan dan kemudian menentukan pergerakan kemajuan Indonesia ke depan," ujar Hasto saat ditemui di acara syukuran pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin di bilangan Cikini, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Ketika ditanya apakah sikap presiden akan menganggu koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf, Hasto menegaskan, para ketua umum parpol koalisi menghormati hak prerogatif presiden.

Baca juga: Ketua DPP: Nasdem Tak Masalah Jokowi Tunjuk Prabowo jadi Calon Menteri

Para ketum, kata dia, juga memahami pertimbangan-pertimbangan yang diambil presiden.

"Para ketum parpol juga memahami pertimbangan yang diambil presiden ketika memutuskan memperluas koalisi karena semangat gotong-royong," ucap Hasto. 

Ia juga menyampaikan, jika ada partai yang ingin keluar koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf, pihaknya mempersilahkan hal itu karena memang pemerintah ke depan membutuhkan pihak oposisi.

Sebelumnya, Prabowo mengaku mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk mengurus bidang pertahanan dalam Kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024.

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Prabowo Pastikan Gerindra Dapat Dua Kursi Menteri

Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut mengaku, akan bekerja keras untuk mencapai apa sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintahan Jokowi.

"Beliau beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," ucap Prabowo.