Diprediksi Jadi Menteri, Ini Profil Singkat Bos Gojek Nadiem Makarim

Kompas.com - 21/10/2019, 11:56 WIB
Bos Gojek Nadiem Makarim datang ke Istan Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019) dengan mengenakan baju putih lengan panjang. KOMPAS.com/IhsanuddinBos Gojek Nadiem Makarim datang ke Istan Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019) dengan mengenakan baju putih lengan panjang.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Bos Gojek Indonesia Nadiem Makarim mengaku, mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo untuk masuk di dalam Kabinet Kerja Jilid 2.

Pengakuan itu disampaikan Nadiem usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019).

"Saya mendapat penghormatan yang luar biasa untuk bisa bergabung di kabinet Pak Presiden," ucap Nadiem Makarim.

Baca juga: Nadiem Makarim Siap Bawa Inovasi ke Kabinet Kerja Jilid 2 Jokowi-Maruf

Nama Nadiem sejak awal memang telah diprediksi akan masuk sebagai salah satu menteri di kabinet baru.

Terlebih, setelah ia berhasil membawa Gojek menyandang status decacorn atau perusahaan dengan valuasi di atas 10 miliar dollar AS.

Baca juga: Go-Jek Jadi Startup Decacorn Pertama Indonesia

Mengutip laman personalnya di LinkedIn, pria yang lahir di Singapura 35 tahun silam ini menjabat sebagai CEO dan Pendiri Gojek Indonesia sejak 2011.

Saat ini, ia mengaku telah mundur dari jabatan CEO di perusahaan yang dibesarkannya.

"Pasti di Gojek sudah mundur. Tidak ada posisi dan kewenangan apa pun di Gojek," ucapnya.

Untuk diketahui, Gojek juga telah merambah pasar Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, Vietnam dan Singapura.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Retno: Multilateralisme Jalan Terbaik Atasi Tantangan Global

Menlu Retno: Multilateralisme Jalan Terbaik Atasi Tantangan Global

Nasional
Presiden Jokowi Bandingkan Kondisi Pandemi di RI, AS, dan India

Presiden Jokowi Bandingkan Kondisi Pandemi di RI, AS, dan India

Nasional
'Tidak Boleh Manfaatkan Kondisi untuk Jatuhkan Pemerintahan'

"Tidak Boleh Manfaatkan Kondisi untuk Jatuhkan Pemerintahan"

Nasional
Menlu: Tiap Orang Berhak Dapat Kesempatan Memenangkan Pertempuran Lawan Covid-19

Menlu: Tiap Orang Berhak Dapat Kesempatan Memenangkan Pertempuran Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infak dan Sedekah

Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infak dan Sedekah

Nasional
Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X