KILAS

WHO Minta Masukan Indonesia soal Jaminan Kesehatan Nasional

Kompas.com - 18/10/2019, 21:13 WIB
Ilustrasi Bendera WHO SHUTTERSTOCK.com/AKADESIGNIlustrasi Bendera WHO

KOMPAS.com – Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization ( WHO) meminta masukan dari Indonesia terkait isu health security.

WHO menilai pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Indonesia cukup berhasil.

“Kami meminta dukungan Indonesia dalam upaya menangani isu pelayanan kesehatan ini,” ujar Dirjen WHO, Thedros Adhanom Ghebrayesus, dalam pernyataan tertulis, Jumat (18/10/2019). 

Baca juga: DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Permintaan itu disampaikan Thedros kepada delegasi DPR RI yang diwakili Willy Aditya saat pertemuan bilateral dalam Sidang Parlemen Sedunia (IPU) ke-141 di Beograd, Serbia, Rabu (16/10/2019) lalu.

Dirjen WHO itu mengatakan, informasi delegasi Indonesia penting bagi WHO untuk mendorong anggota IPU menerapkan pelayanan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

Apresiasi WHO 

Sementara itu, Willy mengatakan WHO mengapresiasi komitmen Indonesia dalam membangun sistem jaringan pengamanan kesehatan melalui SJSN, dalam hal ini BPJS.

Sebagai informasi, BPJS telah mencakup 83,5 persen total populasi atau lebih dari 223 juta orang sejak diluncurkan pada 2013.

Baca juga: DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

“Empat puluh empat persen dari asuransi kesehatan nasional saat ini dibiayai oleh negara, serta anggaran pemerintah daerah untuk menyubsidi mereka yang tidak mampu membayar iuran,” kata Willy.

Politisi Partai NasDem itu melanjutkan, 96 persen pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia juga telah mengintegrasikan asuransi kesehatan lokal ke nasional.

Langkah itu, ia melanjutkan, juga berkontribusi dalam percepatan cakupan kesehatan secara universal.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X