KOMPAS.com – Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization ( WHO) meminta masukan dari Indonesia terkait isu health security.
WHO menilai pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Indonesia cukup berhasil.
“Kami meminta dukungan Indonesia dalam upaya menangani isu pelayanan kesehatan ini,” ujar Dirjen WHO, Thedros Adhanom Ghebrayesus, dalam pernyataan tertulis, Jumat (18/10/2019).
Baca juga: DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Permintaan itu disampaikan Thedros kepada delegasi DPR RI yang diwakili Willy Aditya saat pertemuan bilateral dalam Sidang Parlemen Sedunia (IPU) ke-141 di Beograd, Serbia, Rabu (16/10/2019) lalu.
Dirjen WHO itu mengatakan, informasi delegasi Indonesia penting bagi WHO untuk mendorong anggota IPU menerapkan pelayanan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
Sementara itu, Willy mengatakan WHO mengapresiasi komitmen Indonesia dalam membangun sistem jaringan pengamanan kesehatan melalui SJSN, dalam hal ini BPJS.
Sebagai informasi, BPJS telah mencakup 83,5 persen total populasi atau lebih dari 223 juta orang sejak diluncurkan pada 2013.
Baca juga: DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan
“Empat puluh empat persen dari asuransi kesehatan nasional saat ini dibiayai oleh negara, serta anggaran pemerintah daerah untuk menyubsidi mereka yang tidak mampu membayar iuran,” kata Willy.
Politisi Partai NasDem itu melanjutkan, 96 persen pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia juga telah mengintegrasikan asuransi kesehatan lokal ke nasional.
Langkah itu, ia melanjutkan, juga berkontribusi dalam percepatan cakupan kesehatan secara universal.
Jaringan BPJS juga telah mencakup lebih dari 25.000 penyedia layanan kesehatan.
