Kompas.com - 16/10/2019, 18:22 WIB
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Dok. DPR RIWakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menyuarakan pentingnya hukum internasional melindungi bangsa yang lemah dari dominasi bangsa-bangsa kuat. Salah satu contoh dalam konteks ini adalah kemerdekaan Palestina.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin yang memimpin langsung delegasi Indonesia saat menghadiri Sidang Umum ke-141 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Belgrade, Serbia, 13-17 Oktober 2019.

"Kami (DPR RI) memandang jika banyak resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Palestina yang belum dijalankan oleh para anggotanya," kata Aziz Syamsuddin.

Pada pertemuan yang dibuka Presiden Serbia dan dihadiri lebih dari 1.700 peserta ini, delegasi Indonesia juga membicarakan penguatan hukum internasional.

Baca juga: DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Hal itu selaras dengan tema sidang, yakni "penguatan Hukum Internasional: Peran dan Mekanisme Parlemen dan Kontribusi Kerja Sama Kawasan”.

Tak cuma itu, DPR RI memanfaatkan momen hari jadi ke-130 IPU tahun 2019 ini untuk semakin menguatkan peran dan kontribusinya di forum internasional.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Membangun perdamaian dan keamanan di tengah dinamika dunia memerlukan berbagai pendekatan dan kebijakan. Tentu saja hal ini melibatkan berbagai aktor di tingkat nasional dan internasional, termasuk anggota parlemen," ujar Aziz Syamsuddin.

Ia percaya jika Sidang IPU akan memberikan pencerahan dan masukan yang baik dalam memperbaiki kinerja parlemen di masa depan.

Dimulainya kembali diplomasi parlemen DPR RI

Sidang ke-141 IPU juga menjadi momen dimulainya kembali diplomasi parlemen DPR RI periode 2019-2024. Sidang IPU kali ini menurut Aziz merupakan kali pertamanya ia hadiri sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Selain Aziz, hadir pula anggota DPR RI lain seperti Nurul Arifin dari Fraksi Partai Gerindra, Willy Aditya dari Fraksi Nasdem, dan Jon Erizal dari Fraksi PAN.

Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Aziz menyampaikan jika pertemuan ASEAN + 3 dan Grup Geopolitik Asia Pasifik menjadi awal rangkaian Sidang IPU.

Pertemuan itu merupakan konsultasi untuk menyamakan visi kawasan terhadap isu yang berkembang di IPU.

Sementara Presiden IPU, Gabriela Baron mengatakan jika Asia Pasifik yang dinamis merupakan kawasan yang sangat berpengaruh di IPU.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Nasional
KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

Nasional
Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Menkes: Protokol Kesehatan Harus Dijalankan Disiplin

Ingatkan Masyarakat, Menkes: Protokol Kesehatan Harus Dijalankan Disiplin

Nasional
Diduga Ada Kasus Penggelapan Bermodus Impor Emas, Ini Kata Jaksa Agung

Diduga Ada Kasus Penggelapan Bermodus Impor Emas, Ini Kata Jaksa Agung

Nasional
Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Nasional
Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Nasional
Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Nasional
Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Istana: Kepercayaan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Istana: Kepercayaan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

Nasional
Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Nasional
Jampidsus Sebut Belum Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi BPJS  Ketenagakerjaan Hingga Kini

Jampidsus Sebut Belum Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Hingga Kini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X