Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Kompas.com - 17/10/2019, 16:23 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) memasuki ruang pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAPresiden Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) memasuki ruang pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang beberapa hari lagi bakal tuntas, dinilai belum memajukan upaya perlindungan perempuan.

Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan Atnike Nova Sigiro mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi catatannya terkait dengan perlindungan dan kemajuan perempuan ini.

"Lemahnya posisi persempuan terhadap hukum. Misalnya kasus guru honorer dari NTB yang jadi korban UU ITE, atas kriminalisasi atasannya yang melecehkan dia. Meski sudah dapat amnesti, tapi berlarut-larutnya kasus ini tak harus terjadi kalau aparat punya sensitivitas terhadap penegakkan hukum dan lebih peka," terang Atnike dalam diskusi Proyeksi 5 Tahun Pemerintahan Mendatang di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Komnas Perempuan Sebut RUU PKS sebagai Pelengkap RKUHP

Dia mengakui, ada sejumlah capaian dalam advokasi terhadap perempuan dan anak perempuan yang membutuhkan bantuan hukum, namun itu terjadi karena ada desakan dari publik.

Selanjutnya, soal kekerasan seksual dan gender. Menurut Atnike, dalam lima tahun terakhir kekerasan seksual dan gender terhadap perempuan terus menjadi ancaman dan masih menjadi fenomena gunung es. 

"Hingga tahun 2019 ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) belum berhasil dibahas apalagi diselesaikan, ini tanda lemahnya komitmen negara untuk perlindungan hukum pada perempuan," kata dia.

Selain itu, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, secara umum tidak terlihat ada masalah.

Namun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya ketimpangan gender. Contohnya angka rata-rata sekolah laki-laki, tercatat 8,5 tahun sedangkan perempuan 7,5 tahun.

"Artinya, laki-laki memiliki kesempatan yang lebih lama satu tahun untuk sekolah dibandingkan perempuan," kata dia.

Selain itu, lanjut Atnike, pada pemerintahan Jokowi angka perkawinan anak masih relatif tinggi. Penyebab perkawinan anak ini adalah kemiskinan.

Dengan demikian selama kemiskinan masih ada, upaya mencegah perkawinan anak akan terus menghadapi persoalan sosilogis.

Baca juga: Permintaan Maaf Komnas Perempuan soal RUU PKS...

"Diskriminasi perempuan dan kelompok  marginal masih terus terjadi. Indonesia sudah ratifikasi konvensi diskrimnasi terhadap perempuan  selama 35 tahun, tapi tidak ideal," kata dia.

"Dalam lima tahun terakhir, Indonesia tidak memberikan laporan ke CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman) Tahun 1984 . Terakhir laporannya tahun 2012," tutup dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X