Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Kompas.com - 17/10/2019, 16:23 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) memasuki ruang pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAPresiden Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) memasuki ruang pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang beberapa hari lagi bakal tuntas, dinilai belum memajukan upaya perlindungan perempuan.

Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan Atnike Nova Sigiro mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi catatannya terkait dengan perlindungan dan kemajuan perempuan ini.

"Lemahnya posisi persempuan terhadap hukum. Misalnya kasus guru honorer dari NTB yang jadi korban UU ITE, atas kriminalisasi atasannya yang melecehkan dia. Meski sudah dapat amnesti, tapi berlarut-larutnya kasus ini tak harus terjadi kalau aparat punya sensitivitas terhadap penegakkan hukum dan lebih peka," terang Atnike dalam diskusi Proyeksi 5 Tahun Pemerintahan Mendatang di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Komnas Perempuan Sebut RUU PKS sebagai Pelengkap RKUHP

Dia mengakui, ada sejumlah capaian dalam advokasi terhadap perempuan dan anak perempuan yang membutuhkan bantuan hukum, namun itu terjadi karena ada desakan dari publik.

Selanjutnya, soal kekerasan seksual dan gender. Menurut Atnike, dalam lima tahun terakhir kekerasan seksual dan gender terhadap perempuan terus menjadi ancaman dan masih menjadi fenomena gunung es. 

"Hingga tahun 2019 ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) belum berhasil dibahas apalagi diselesaikan, ini tanda lemahnya komitmen negara untuk perlindungan hukum pada perempuan," kata dia.

Selain itu, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, secara umum tidak terlihat ada masalah.

Namun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya ketimpangan gender. Contohnya angka rata-rata sekolah laki-laki, tercatat 8,5 tahun sedangkan perempuan 7,5 tahun.

"Artinya, laki-laki memiliki kesempatan yang lebih lama satu tahun untuk sekolah dibandingkan perempuan," kata dia.

Selain itu, lanjut Atnike, pada pemerintahan Jokowi angka perkawinan anak masih relatif tinggi. Penyebab perkawinan anak ini adalah kemiskinan.

Dengan demikian selama kemiskinan masih ada, upaya mencegah perkawinan anak akan terus menghadapi persoalan sosilogis.

Baca juga: Permintaan Maaf Komnas Perempuan soal RUU PKS...

"Diskriminasi perempuan dan kelompok  marginal masih terus terjadi. Indonesia sudah ratifikasi konvensi diskrimnasi terhadap perempuan  selama 35 tahun, tapi tidak ideal," kata dia.

"Dalam lima tahun terakhir, Indonesia tidak memberikan laporan ke CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman) Tahun 1984 . Terakhir laporannya tahun 2012," tutup dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X