Permintaan Maaf Komnas Perempuan soal RUU PKS...

Kompas.com - 02/10/2019, 22:45 WIB
Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Mariana Amiruddin di kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKomisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Mariana Amiruddin di kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas Perempuan menyampaikan permintaan maaf atas belum disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Permintaan maaf itu diunggah melalui akun Twitter @KomnasPerempuan, yang kemudian menuai banyak tanggapan.

Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengatakan, permintaan maaf itu dibuat lantaran pihaknya tidak berhasil mendorong DPR mengesahkan RUU PKS, bahkan hingga masa jabatan anggota DPR 2014-2019 berakhir.

Baca juga: Komnas Perempuan Sebut RUU PKS sebagai Pelengkap RKUHP

"Itu adalah sebuah kode etik bagi sebuah lembaga negara yang mewakili suara masyarakat, khususnya perempuan dan anak, itu punya kewajiban secara etik untuk meminta maaf apabila upaya-upaya yang sudah dilakukannya itu tidak berhasil, yaitu memengaruhi DPR tentang (penghapusan) kekerasan seksual itu," kata Mariana kepada Kompas.com, Rabu (2/10/2019).

Mariana mengatakan, selama beberapa tahun kemarin Komnas Perempuan telah sungguh-sungguh mendorong DPR mengesahkan RUU PKS.

Tetapi, DPR khususnya Komisi VIII kerap kali mengulur-ulur waktu sehingga pembahasan yang sudah berlangsung selama tiga tahun berujung mangkrak.

Baca juga: Komnas Perempuan: Tak Relevan Tunda RUU PKS Gara-gara RKUHP Belum Disahkan

Menurut Mariana, kinerja DPR itu mencerminkan ketidakseriusan wakil rakyat dalam melindungi rakyatnya.

"Jadi kalau tiga tahun RUU itu kemarin mangkrak artinya tiga tahun itulah negara tidak memperhatikan isu-isu tentang kekerasan seksual," ujarnya.

Meski meminta maaf, Komnas Perempuan berjanji untuk terus mengawal pengesahan RUU PKS ini.

Sebab, jika RUU tersebut tak kunjung disahkan, korban kekerasan seksual akan kian meningkat tial harinya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X