Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tolak Undangan Bertemu Jokowi

Kompas.com - 17/10/2019, 11:06 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk bertemu. Namun undangan itu ditolak.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, undangan dari Jokowi disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), Rabu (16/10/2019) kemarin.

Saat itu, kebetulan HNW selaku wakil ketua MPR sedang berada di Istana bersama para pimpinan MPR lain untuk berkonsultasi seputar pelantikan Jokowi-Ma'ruf.

"Beliau (HNW) diajak bicara empat mata oleh Pak Pratikno selepas pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para pimpinan MPR di Istana kemari siang," ujar Sohibul kepada Kompas.com, Kamis (17/10/2019).

"Pak Pratikno menyampaikan, 'Pak Hidayat tinggal PKS yang belum bertemu dengan Pak Jokowi, karena itu jika memungkinkan Presiden PKS bisa dijadwalkan bertemu Pak Jokowi nanti sore'," lanjut dia.

Baca juga: Hidayat: Pak Jokowi Sudah Puyeng Pikir Porsi Menteri, PKS Tak Berminat

HNW, lanjut Sohibul, kemudian menerangkan kepada Pratikno bahwa PKS sudah memutuskan untuk tetap berada di luar pemerintahan.

"Pak Hidayat menjawab, 'terima kasih Pak Pratikno, tapi seperti disampaikan oleh Pak Sohibul Iman, kami ingin menjaga ruh demokrasi indonesia dengan cara menjadi penyeimbang atau oposisi'," ujar Sohibul.

"Kalau semua (partai politik) ikut pemerintah, nanti apa kata dunia tentang demokrasi indonesia," lanjut dia.

Sohibul menyadari bahwa silaturahim itu juga mutlak perlu sekalipun berbeda posisi politik. Namun PKS hanya bersedia bertemu setelah pembentukan kabinet.

Baca juga: Wapres Prediksi Tak Cuma PKS yang Jadi Oposisi di Parlemen

Dengan begitu, tidak akan muncul spekulasi liar di publik bahwa PKS juga mengincar kursi menteri.

"Bahkan, bisa saja kabinet diumukan pagi misalnya, maka siang atau sorenya kami siap bertemu jika Presiden Jokowi berkenan. Atau kapan saja yang penting setelah kabibet diumumkan," kata Sohibul.

Sebelumnya, tiga ketua umum partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pilpres 2019 lalu sudah bertemu Jokowi di Istana.

Ketiganya, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. 

 

Kompas TV Hari ini (16/10) Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional dan apel kader di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa barat. Acara yang berlangsung tertutup ini dihadiri ribuan kader, untuk membahas arah politik partai. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyebut, semua kader siap mendukung keputusan Prabowo, terkait apakah akan menjadi koalisi atau oposisi. Muzani menilai, perlu adanya pertemuan kembali, antara Prabowo dan Jokowi setelah Rapimnas,<br /> <br /> Partai Gerindra juga sudah menyerahkan konsep ketahanan pangan, energi, keamanan, dan pertahanan yang kuat, kepada Presiden Joko Widodo, serta mempersilakan presiden untuk menggunakannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com