Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat: Pak Jokowi Sudah Puyeng Pikir Porsi Menteri, PKS Tak Berminat

Kompas.com - 16/10/2019, 14:24 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid memastikan, partainya tidak berminat masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, Jokowi sendiri sudah pusing memikirkan jatah menteri untuk parpol koalisi.

"Pak Jokowi saja saya kira hari-hari ini cukup puyeng memikirkan porsi kementerian untuk seluruh partai pendukungnya. Kan partai pendukung beliau tidak sedikit," ujar Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: SBY Tidak Ikuti Langkah Prabowo Sowan ke Parpol Koalisi Jokowi

Pada Pilpres 2019, Jokowi didukung PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP.

Ada juga partai lain yang tak lolos ke parlemen, yakni Hanura, Perindo, PSI, PBB, dan PKPI.

Jumlah parpol yang menjadi barisan pendukung Jokowi-Ma'ruf juga masih bisa bertambah jika Gerindra, Demokrat, dan PAN jadi bergabung ke koalisi.

"Padahal Pak Jokowi sudah bilang komposisi menteri antara profesional partai dan profesional nonpartai, yang partai hanya 40 persen. Kalau hanya 40 persen, ada 34 (kementerian), berarti hanya sekitar 16. Pasti tidak mudah membagi," kata Hidayat.

Oleh sebab itu, Hidayat mempersilakan Jokowi memilih nama-nama menterinya dari parpol koalisi. PKS tak berminat masuk ke kabinet dan menyatakan tetap akan menjadi oposisi.

"Kami selalu menyampaikan kursi menteri selalu dibagi kepada partai pendukung Pak Jokowi saja masih kurang, apalagi masing-masing sudah mengajukan banyak calon. Silakan berikan itu kepada pendukung Pak Jokowi," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Baca juga: 2 Tahun Pemerintahan Anies, Koalisi Pejalan Kaki Beri Rapor Merah

Jokowi mengakui, ketiga pertemuan yang digelar terpisah di Istana itu membahas soal peluang ketoga partai untuk berkoalisi dan masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Hanya PKS parpol pengusung Prabowo-Sandi di parlemen yang belum bertemu Jokowi.

Presiden PKS Sohibul Iman sudah menyampaikan ia hanya mau bertemu Jokowi usai pembentukan kabinet. Dengan begitu, tak ada spekulasi liar bahwa PKS mengincar jatah menteri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com