Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi: Jika Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, Urusan Utamanya soal Kursi Kekuasaan

Kompas.com - 15/10/2019, 17:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, safari politik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke beberapa elite pendukung Joko Widodo kian menegaskan sinyal merapatnya Gerindra ke pemerintah.

Lucius menduga, Gerindra tengah mengincar kursi kekuasaan karena pada periode sebelumnya partai berlambang garuda itu telah menjadi oposisi.

"Keputusan Gerindra jika bergabung dengan koalisi tentu saja urusan utamanya adalah soal kursi kekuasaan. Mungkin pengalaman menjadi oposisi pada periode lalu menjadi alasan kenapa Gerindra akhirnya mau berbalik badan dari posisinya pada saat pemilu lalu," kata Lucius kepada Kompas.com, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Rujuk, Ini Perjalanan Karier Politik Sandiaga Uno Bersama Gerindra

Setelah menjadi oposisi tak memberikan insentif politik berupa kemenangan di pemilu, menurut Lucius, wajar jika akhirnya Gerindra mengubah haluan.

Sebab, tak dapat dipungkiri, seluruh partai politik pasti akan berorientasi pada kekuasaan.

Oposisi akhirnya menjadi tidak menguntungkan karena kekuasaan itu sendiri tak bisa diraih.

"Parpol kita memang semuanya berorientasi atau berkarakter pragmatis. Kekuasaan yang dikejar," ujar Lucius.

Baca juga: Wapres Prediksi Tak Cuma PKS yang Jadi Oposisi di Parlemen

Lucius menilai, jika kelak Gerindra bergabung ke koalisi, maka hal ini erat hubungannya dengan upaya menjaga stamina partai.

Sebab, dengan menjadi bagian dari gerbong pendukung pemerintah, parpol bisa saja mendapat sumbangan untuk menghidupi partai.

Akses akan anggaran dan jaringan yang dipegang pemerintah pun dapat memberikan kontribusi pada parpol.

Baca juga: Mardani Ali Sera: PKS Berharap Tak Jadi Oposisi Sendirian

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019). KOMPAS.com/Devina Halim Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).

Bagi partai yang sejak awal sudah bekerja keras memenangkan Jokowi, memang akan merasa tidak nyaman dengan kehadiran Gerindra.

Namun demikian, kata Lucius, ketidaknyamanan itu tak bisa menjadi alasan untuk menolak Gerindra. Sebab, koalisi juga butuh kekuatan yang penuh dalam membangun pemerintahan yang kuat.

Apalagi, yang menjadi dasar koalisi lebih pada alasan pragmatis. Sehingga tidak masalah Gerindra bergabung dengan koalisi jika transaksi kepentingan yang disepakati saling menguntungkan.

"Yang jelas ini tak bicara konsep atau ideologi lagi. Ini bicara soal bagaimana bisa menikmati kekuasaan lima tahun ke dua Jokowi secara bersama-sama," kata Lucius.

Baca juga: Prabowo Diingatkan, Gerindra Lebih Terhormat jika Jadi Oposisi

Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi pada Jumat (11/10/2019) lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik ke beberapa ketum parpol.

Minggu (13/10/2019) malam lalu, Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Safari politik Prabowo berlanjut ke ketum parpol lainnya. Senin (14/10/2019) malam, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.

Hal ini dinilai menjadi "karpet merah" bagi Gerindra untuk merapat ke koalisi pendukung Joko Widodo.

Kompas TV Sepekan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden, para elite bersafari politik. Dimulai dari Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Presiden Jokowi, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo, dilanjutkan dengan Prabowo bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Dan Senin (14/10), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo, Sementara Prabowo bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.<br /> <br /> Safari ini pun memunculkan tanda tanya besar: apakah Demokrat, Gerindra dan PAN akan merapat ke pemerintahan yang artinya koalisi akan makin gemuk?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com