Pimpinan MPR: Menganggu Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tindakan Inkonstitusional

Kompas.com - 14/10/2019, 21:36 WIB
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa di dunia maya bisa dengan mudah ditemukan propaganda nilai-nilai dan budaya asing. Dok. MPR RIWakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa di dunia maya bisa dengan mudah ditemukan propaganda nilai-nilai dan budaya asing.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyukseskan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.

Basarah menegaskan, Jokowi-Ma'ruf terpilih sebagai presiden dan wakil presiden melalui proses pemilu yang sah dan konstitusional. 

"Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah produk dari Pemilu, yang sah dan konstitusional. Sehingga, berbagai upaya mengganggu pelantikan terhadap Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin merupakan tindakan inkonstitusional," kata Basarah saat dihubungi, Senin, (14/10/2019). 

Baca juga: Besok hingga Pelantikan Jokowi-Maruf, Unjuk Rasa di Depan DPR Dianggap Ilegal

Basarah mengatakan, Indonesia sebagai negara demokratis telah memastikan bahwa sistem presidensil tetap harus dijaga selama lima tahun mendatang.

Tidak boleh ada upaya penjatuhan kekuasaan melalui proses politik. 

"Sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum, bangsa Indonesia telah memastikan bahwa sistem pemerintahan presidensil yang dianut akan memastikan setiap presiden yang telah dipilih dalam sebuah pemilu yang demokratis wajib dijaga fix term kekuasaan pemerintahan selama 5 tahun dan tidak boleh dijatuhkan karena alasan politik," tegas Basarah. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Polda Metro Larang Demo hingga Pelantikan Presiden-Wapres 20 Oktober

Menurut Basarah, upaya-upaya kekerasan seperti aksi-aksi terorisme dan penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto harus dilawan.

Sebab, perilaku itu jelas bertentangan dengan konstitusi dan hukum di Indonesia. 

"Bangsa Indonesia tidak boleh gentar menghadapi aksi terorisme. Sudah jelas bahwa tujuan dari terorisme adalah membuat rasa takut," papar Ketua DPP PDI-P itu. 

Baca juga: 30 Ribu Personel Siap Amankan Pelantikan Jokowi-Maruf di Parlemen

"Yang menjadi target atau sasaran adalah pejabat negara. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari doktrin Thoghut dan Aimmatul Kufr (pemimpin kafir). Aparat dan penyelenggara negara dianggap menghalangi tujuan kelompok teror mewujudkan Daulah Islamiyyah," imbuhnya. 

Selanjutnya, Basarah juga meminta aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aksi teror.

"Perlunya peningkatan kewaspadaan. Kejadian penusukan terhadap Menkopolhulam Wiranto menunjukkan bahwa pelaku bisa mendekat ke target tanpa ada deteksi dini dari aparat," kata Basarah. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kubu Moeldoko Layangkan Gugatan ke PTUN, Demokrat: Memalukan

Kubu Moeldoko Layangkan Gugatan ke PTUN, Demokrat: Memalukan

Nasional
Update: Sebaran 422 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Jawa Tengah 103 Orang

Update: Sebaran 422 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Jawa Tengah 103 Orang

Nasional
Pengamat Duga Ada Kepentingan Kelompok Tertentu di Balik Rencana Bali Dijadikan 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin

Pengamat Duga Ada Kepentingan Kelompok Tertentu di Balik Rencana Bali Dijadikan "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin

Nasional
UPDATE: 140.915 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 36,19 Persen

UPDATE: 140.915 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 36,19 Persen

Nasional
UPDATE 25 Juni: Sebaran 18.872 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

UPDATE 25 Juni: Sebaran 18.872 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

Nasional
Demokrat Kubu KLB Deli Serdang Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta, Minta Kepengurusan Moeldoko Disahkan

Demokrat Kubu KLB Deli Serdang Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta, Minta Kepengurusan Moeldoko Disahkan

Nasional
Sidak PPKM Mikro di Cempaka Putih, Jokowi: Percuma Kebijakan Dibuat Kalau Tak Berjalan

Sidak PPKM Mikro di Cempaka Putih, Jokowi: Percuma Kebijakan Dibuat Kalau Tak Berjalan

Nasional
UPDATE 25 Juni: Ada 181.435 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Juni: Ada 181.435 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Juni: Bertambah 8.557, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.835.061 Orang

UPDATE 25 Juni: Bertambah 8.557, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.835.061 Orang

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Lampaui 400 Orang Per Hari, Tertinggi Sejak 4 April 2021

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Lampaui 400 Orang Per Hari, Tertinggi Sejak 4 April 2021

Nasional
Nakes Wisma Atlet Gugur, Puan Ingatkan Masyarakat Taati Prokes

Nakes Wisma Atlet Gugur, Puan Ingatkan Masyarakat Taati Prokes

Nasional
Anggota dan Pegawai DPR Terpapar Covid-19, Ini Perkembangan Terbarunya

Anggota dan Pegawai DPR Terpapar Covid-19, Ini Perkembangan Terbarunya

Nasional
Satu dari Delapan Kasus Covid-19 Menimpa Usia Anak, Bagaimana Vaksinasinya?

Satu dari Delapan Kasus Covid-19 Menimpa Usia Anak, Bagaimana Vaksinasinya?

Nasional
UPDATE 25 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 127.422 Orang

UPDATE 25 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 127.422 Orang

Nasional
Jokowi: Saya Minta Betul Kepala Daerah Melaksanakan PPKM Mikro hingga Tingkat Bawah

Jokowi: Saya Minta Betul Kepala Daerah Melaksanakan PPKM Mikro hingga Tingkat Bawah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X