Besok hingga Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Unjuk Rasa di Depan DPR Dianggap Ilegal

Kompas.com - 14/10/2019, 18:37 WIB
Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJASejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono menuturkan, polisi memiliki diskresi untuk menolak izin unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta, jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.

Penolakan itu dilakukan dengan tidak mengeluarkan surat penerimaan atas pemberitahuan aksi unjuk rasa yang diajukan demonstran.

Hal itu dikatakan Gatot seusai mengikuti rapat koordinasi pengamanan dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

"Memang kami akan memyampaikan ketika ada pihak-pihak yang akan menyampaikan pemberitahuan terkait unjuk rasa, kami akan mengambil diskresi untuk tidak memberikan surat penerimaan itu," ujar Gatot.

Baca juga: 30 Ribu Personel Siap Amankan Pelantikan Jokowi-Maruf di Parlemen

Menurut Gatot, diskresi itu mulai berlaku sejak Selasa (15/10/2019) hingga pada saat pelantikan, Minggu (20/10/2019).

Ia mengatakan, keputusan itu bertujuan agar situasi tetap kondusif saat pelantikan. Pasalnya, upacara pelantikan akan dihadiri pula oleh kepala negara sahabat dan utusan luar negeri.

"Tujuannya adalah agar situasi tetap kondusif karena kita menghormati pada saat pelantikan," kata Gatot.

"Kita hormati itu sebagai bangsa indonesia agar bangsa kota ini dikenal dengan bangsa yang beradab bangsa yang santun dan lain sebagainya karena ini akan dilihat oleh seluruh dunia, mari kita hormati itu," tutur dia.

Baca juga: Sandiaga Uno Pastikan Hadir dalam Pelantikan Jokowi-Maruf

Pada kesempatan yang sama, Panglima Kodam Jaya TNI Mayjen Eko Margiyono mengatakan, dengan adanya diskresi tersebut maka aksi unjuk rasa yang digelar saat pelantikan akan dianggap ilegal.

"Sesuai dengan instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk pada tanggal 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses. Sehingga kalaupun ada unjuk rasa itu bahasanya tidak resmi atau ilegal," ujar Eko.

Pada saat pelantikan presiden-wakil presiden, pihak Kodam Jaya yang akan mengkoordinasi sektor keamanan dibantu oleh Polda Metro Jaya.

Eko mengatakan pihaknya akan menetapkan perimeter di sekitar Gedung DPR/MPR RI untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa.

"Kami hanya mengimbau pengunjuk rasa tidak ada yang mendekati Gedung DPR/MPR," kata Eko.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Nasional
Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Nasional
Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X