Besok hingga Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Unjuk Rasa di Depan DPR Dianggap Ilegal

Kompas.com - 14/10/2019, 18:37 WIB
Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJASejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono menuturkan, polisi memiliki diskresi untuk menolak izin unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta, jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.

Penolakan itu dilakukan dengan tidak mengeluarkan surat penerimaan atas pemberitahuan aksi unjuk rasa yang diajukan demonstran.

Hal itu dikatakan Gatot seusai mengikuti rapat koordinasi pengamanan dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

"Memang kami akan memyampaikan ketika ada pihak-pihak yang akan menyampaikan pemberitahuan terkait unjuk rasa, kami akan mengambil diskresi untuk tidak memberikan surat penerimaan itu," ujar Gatot.

Baca juga: 30 Ribu Personel Siap Amankan Pelantikan Jokowi-Maruf di Parlemen

Menurut Gatot, diskresi itu mulai berlaku sejak Selasa (15/10/2019) hingga pada saat pelantikan, Minggu (20/10/2019).

Ia mengatakan, keputusan itu bertujuan agar situasi tetap kondusif saat pelantikan. Pasalnya, upacara pelantikan akan dihadiri pula oleh kepala negara sahabat dan utusan luar negeri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tujuannya adalah agar situasi tetap kondusif karena kita menghormati pada saat pelantikan," kata Gatot.

"Kita hormati itu sebagai bangsa indonesia agar bangsa kota ini dikenal dengan bangsa yang beradab bangsa yang santun dan lain sebagainya karena ini akan dilihat oleh seluruh dunia, mari kita hormati itu," tutur dia.

Baca juga: Sandiaga Uno Pastikan Hadir dalam Pelantikan Jokowi-Maruf

Pada kesempatan yang sama, Panglima Kodam Jaya TNI Mayjen Eko Margiyono mengatakan, dengan adanya diskresi tersebut maka aksi unjuk rasa yang digelar saat pelantikan akan dianggap ilegal.

"Sesuai dengan instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk pada tanggal 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses. Sehingga kalaupun ada unjuk rasa itu bahasanya tidak resmi atau ilegal," ujar Eko.

Pada saat pelantikan presiden-wakil presiden, pihak Kodam Jaya yang akan mengkoordinasi sektor keamanan dibantu oleh Polda Metro Jaya.

Eko mengatakan pihaknya akan menetapkan perimeter di sekitar Gedung DPR/MPR RI untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa.

"Kami hanya mengimbau pengunjuk rasa tidak ada yang mendekati Gedung DPR/MPR," kata Eko.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.