Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Jatah Kursi Menteri, PKB Yakin Jokowi Prioritaskan Partai Pengusung

Kompas.com - 14/10/2019, 20:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid tak mempermasalahkan Presiden Jokowi menarik partai baru dalam koalisi pemerintah maupun kabinet kerja.

Jazilul meyakini, Presiden Joko Widodo akan mengutamakan partai pengusungnya di Pemilu 2019 untuk masuk ke kabinet kerja jilid II.

"Jadi seandainya nanti merekrut dari 02 kan sudah tidak ada lagi 02 01 yah. Cuma rasa-rasanya ya Pak Jokowi pasti prioritaskan yang kemarin bersama-sama berjuang," kata Jazilul di Jalan Pulombangkeng, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Baca juga: ICW Sayangkan KPK Tak Dilibatkan Penyusunan Kabinet

Jazilul mengatakan, pihaknya tidak menargetkan jumlah kursi menteri yang harus dicapai PKB. Namun, para kader berharap jumlahnya kursi menteri bertambah dari sebelumnya.

"Kalau soal dapet berapa (kursi menteri) kan kalau kita semakin banyak semakin baik. Tapi itu prerogatifnya presiden," ujarnya.

Jazilul mengatakan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah menyerahkan nama-nama kader ke presiden untuk dipertimbangkan menjadi menteri.

Baca juga: Jokowi Akui Bahas Peluang PAN Masuk Kabinet, Zulkifli Hasan Membantah

Namun, ia tak mengetahui nama-nama dan jumlah yang telah diserahkan.

"Ya Cak Imin yang tahu ada berapa kan. Mintanya berapa ya nanti Cak Imin yang kasih tau. Sudah dimasukkan," tuturnya.

Selanjutnya, Jazilul menambahkan, masuk atau tidaknya partai baru ke koalisi pemerintah merupakan keputusan hak prerogatif presiden.

Baca juga: PDI-P Tak Keberatan Jika Gerindra Masuk Dalam Kabinet Jokowi-Maruf

Sikap PKB, kata dia, tetap mengedepankan kebersamaan.

"Begini kalau PKB itu menyerahkan kepada pak Jokowi ya, karena itu prerorgatifnya. Soal 01 02 itu ya kembali yang penting pada kebersamaan. PKB kan selama ini mengedepankan kebersamaan," pungkasnya.

Kompas TV Partai Keadilan Sejahtera tetap komitmen berada di luar pemerintahan meski sinyal Gerindra gabung dengan koalisi semakin kuat. Keputusan itu berdasarkan rapat tertinggi Majelis Syuro PKS. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengklaim partainya rasional dalam berpolitik. Di mana pemenang pemilu berada di dalam pemerintahan sementara yang kalah berada di luar. Sikap politik PKS juga didasari oleh keputusan majelis syuro sebelumnya dan akan kembali digelar setelah presiden dilantik dan kabinet diumumkan. #PKS #KoalisiPemerintah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com