Jokowi Akui Bahas Peluang PAN Masuk Kabinet, Zulkifli Hasan Membantah

Kompas.com - 14/10/2019, 15:50 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui ia membahas peluang koalisi saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Namun, Zulkifli tak mengakui hal itu.

Pertemuan Jokowi dan Zulkifli berlangsung tertutup sekitar 25 menit, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Usai pertemuan, Jokowi dan Zulkifli bersama-sama keluar dari ruangan untuk memberi keterangan kepada awak media.

Zulkifli bicara lebih dulu. Ia membantah ada pembicaraan terkait peluang PAN masuk kabinet.


Baca juga: Giliran Ketum PAN Zulkifli Hasan yang Bertemu Jokowi di Istana

"Tidak ada (pembahasan masuk kabinet), kita ngomong merah putih saja. Karena saya tahu itu (kabinet) hak Prerogatif Presiden," kata Zulkifli.

Zulkifli mengatakan, PAN pada intinya mendukung agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa sukses. Namun ia enggan menegaskan posisi PAN apakah di dalam pemerintahan atau oposisi.

Setelah itu, Jokowi mengantarkan Zukifli keluar ke teras Istana. Jokowi lalu masuk lagi ke dalam dan kembali memberi keterangan ke awak media.

Baca juga: Membaca Sinyal Jokowi dari Pertemuan dengan SBY dan Prabowo...

Jokowi lalu mengakui ia dan Zulkfli membahas soal koalisi dan peluang PAN untuk masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf. Namun memang belum ada kesepakatan antara Jokowi dan Zulkfli.

"Ya ada (pembicaraan PAN masuk kabinet), tapi belum sampai final, belum rampung," kata Jokowi.

Namun selain membahas masalah koalisi, Jokowi juga mengaku turut membahas wacana amandemen UUD 1945 dengan Wakil Ketua MPR itu. Selain itu ada juga pembahasan masalah lain seperti radikalisme.

Pada Kamis dan Jumat pekan lalu, Jokowi juga bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

Baca juga: Wasekjen: PAN Akan Berada di Luar Pemerintahan

Jokowi mengakui dua pertemuan itu membahas soal peluang kedua partai untuk berkoalisi dan masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Sama dengan Gerindra dan Demokrat, PAN juga merupakan partai rival Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 lalu. Ketiga partai itu bersama PKS mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

PAN sendiri pernah berada di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Namun menjelang pilpres 2019, kadernya Asman Abnur mundur dari posisi menteri pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X