Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Targetkan Dapat 2 Ketua dan 7 Wakil Ketua dalam Alat Kelengkapan Dewan

Kompas.com - 11/10/2019, 19:54 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi NasDem di DPR Ahmad Ali mengatakan, partainya menargetkan dapat mengisi posisi dua ketua dan tujuh wakil ketua dalam susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR.

"Kalau Hitung-hitungannya, NasDem dapat dua ketua komisi dan tujuh wakil ketua," kata Ahmad saat dihubungi wartawan, Jum'at (11/10/2019).

Ahmad mengatakan, saat ini lobi-lobi terkait komisi yang akan ditempati pimpinan AKD dari Partai Nasdem terus berjalan.

Baca juga: Puan Maharani Ingin PDI-P Dapat Kursi Ketua di Tiga Komisi Ini...

Ia berharap, pimpinan AKD dari partainya dapat ditempatkan di komisi yang bisa mengawal program Presiden Joko Widodo.

"Tetapi kalau ditanya sebagai partai pendukung pemerintah, kami mau mengawal program pemerintah. Apa itu? salah satunya infrastruktur, sehingga NasDem berkepentingan ada di Komisi V," ujar dia. 

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan, Nasdem juga ingin memimpin Komisi VII yang membidangi energi, riset, dan teknologi serta lingkungan hidup, agar dapat terlibat dalam menyelesaikan masalah lingkungan.

"Salah satu yang sekarang sedang ramai kan masalah minerba kan, lingkungan, yang hari ini menjadi sorotan dunia. NasDem berkinginan untuk berkontribusi di situ, makanya kemudian saya berharap NasDem bisa di Komisi VII," ucap dia. 

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya mengatakan, pembagian susunan AKD sudah dibahas bersama-sama pimpinan fraksi.

Baca juga: Fraksi Partai Gerindra di DPR Rombak Susunan AKD

Namun, kata Puan, ada beberapa hal yang mesti dibicarakan lebih lanjut sehingga diberikan waktu kepada seluruh pimpinan fraksi untuk melakukan lobi-lobi.

"Ada beberapa hal yang saya memberikan kesempatan untuk musyawarah dan mufakat. Prinsipnya semuanya ini ya enggak ada ribut-ribut," kata Puan usai rapat konsultasi tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Puan berharap, susunan AKD bisa diselesaikan sebelum pelantikan presiden tanggal 20 Oktober 2019. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com