Puan Maharani Ingin PDI-P Dapat Kursi Ketua di Tiga Komisi Ini...

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani mengusulkan kadernya di parlemen mengisi posisi ketua pada komisi VIII, IX dan X.

Menurut Puan, komisi-komisi tersebut berdekatan dengan kemaslahatan rakyat.

"Kalau saya minta usul, karena saya dulu Menko PMK, yang selalu berhubungan dengan bidang kerakyatan, kemungkinan (kader PDI-P menempati) ada di Komisi delapan, sembilan dan sepuluh," ujar Puan saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Puan sekaligus mengingatkan bahwa formasi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) didasarkan pada perolehan kursi Pemilu 2019. Partainya diketahui menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak. 

Baca juga: Mendagri: Putusan MK Haruskan Anggota DPR Mundur dari DPR, Bukan AKD

Meski demikian, penempatan kader PDI-P di AKD tetap diputuskan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Kalau di PDI-P, secara posisi tentu saja itu kewenangan ketua DPP dan ketua umum. Jadi siapa yang ditunjuk, punya tanggung jawab seperti apa, yang pasti tanggung jawab dan kewajibannya itu adalah untuk bisa bermanfaat demi kepentingan rakyat ke depan," ujar dia.

Prediksi kursi AKD mana saja untuk kader PDI-P sebelumnya sudah diungkapkan Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto.

Bambang menyebut, partainya dapat mengisi 4 Ketua dan 14 Wakil Ketua dalam AKD di DPR.

"Ketuanya ada empat (ketua) kalau proposional, kan ini gampang enggak ada ribut. PDI-P ketuanya dapat, wakil ketua dapat 14," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Dasco: Gerindra Sepertinya Dapat 2 Ketua dan 9 Wakil Ketua Alat Kelengkapan Dewan

Bambang mengatakan, fraksinya akan menghibahkan satu jabatan wakil ketua kepada fraksi lain. Namun, ia enggan menyebutkan kepada fraksi apa PDI-P akan mengibahkan posisi tersebut.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, PDI-P akan mengincar komisi yang dapat memiliki pengaruh pada elektoral partai.

"Kalau kita bicara brainstorming, maka 2024 itu pasti akan semua berorientasi pada elektoral. Kalau itu kekuatan partai elektoral, maka komisi-komisi yang itu terkait dengan kementerian, elektoral tentu akan menjadi favorit," ujar dia.