Moeldoko Minta Mahasiswa Tak Demo Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

Kompas.com - 10/10/2019, 14:55 WIB
Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko KOMPAS.com/GilangKepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta mahasiswa tak melakukan unjuk rasa saat pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 di Gedung MPR pada 20 Oktober.

"Enggak usah demo-demolah, ngapain lagi demo itu," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2019).

Moeldoko khawatir aksi unjuk rasa justru akan membuat suasana menjadi tidak kondusif. Padahal, aparat keamanan harus menjaga situasi kondusif agar agenda pelantikan tidak terganggu.

Baca juga: KSP Gelar Rapat dengan Relawan Jokowi Bahas Persiapan Pelantikan

"Ya harapannya enggak usahlah, jangan ada demo lagi. Kita masyarakat udah happy kondisi beginilah, jangan ada ribut terus mengganggu situasi," kata dia.

Terkait substansi masalah yang diprotes seperti UU KPK hasil revisi, Moeldoko mengajak para mahasiswa untuk melakukan dialog langsung, bukan dengan cara protes di jalanan.

"Kita sudah komunikasikan dengan berbagai perguruan tinggi, sudahlah. Mari kita bedakan area perdebatan, jangan lagi di jalan. Kita menuju ke kampus, di situ saya pikir nanti akan lebih dinamis lebih tradisi akademik akan berjalan lebih baik di kampus-kampus. Itu intinya begitu," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Nasional
Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Nasional
Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X