Wapres Singgung Media yang Siarkan Demonstrasi secara Vulgar

Kompas.com - 09/10/2019, 17:46 WIB
Wakil Jusuf Kalla saat meresmikan Menara Masjid Jami dan Gedung Centre For Islamic Economies Studies Universitas Darussalam Gontor di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Kamis (3/10/2019). KOMPAS.COM/MUHLIS AL ALAWIWakil Jusuf Kalla saat meresmikan Menara Masjid Jami dan Gedung Centre For Islamic Economies Studies Universitas Darussalam Gontor di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Kamis (3/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung media yang menyiarkan demonstrasi secara vulgar. 

Menurut Kalla, tak baik bila stasiun televisi menyiarkan demonstrasi yang dipenuhi saling lempar batu karena akan memengaruhi penonton untuk ikut-ikutan.

"Tiap hari kita lihat saja Sabtu malam menyiarkan demo menyiarkan lempar-lempar batu. Apa itu memberikan, mempunyai dampak apa siaran itu kalau terus menerus? Bisa menimbulkan dampak ikut-ikutan kepada yang lain," ujar Kalla saat membuka Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Sekjen PDI-P: Ketegasan Wapres Kalla Tolak Perppu KPK Harus Didukung

Kalla menilai, perlu ada perbaikan etika penyiaran sehingga pemberitaan seperti itu tak berulang di kemudian hari.

Kalla mengingatkan, media berfungsi sebagai pemberi informasi sekaligus mendidik dan mencerdaskan publik.

Kalla pun meminta KPI bisa lebih mengawasi televisi sehingga berita tak lagi menyiarkan demonstrasi secara vulgar.

"Dibutuhkan suatu norma yang sama. Ada kesepakatan norma, ada pesan-pesan etik antara produsen dan pengawas. Kalau media adalah produsen maka pengawas harus mempunyai norma yang sama. Jadi ada agreement atau kesepakatan bersama," ujar Kalla.

Baca juga: Wapres Kalla: Beli Pulsa dan Rokok Banyak, tetapi BPJS Naik Mengeluh

"Dulu contohnya media boleh secara polos, vulgar, memperlihatkan mayat sekarang sudah bagus, tutup. Nah itu, aturan (hukum) tidak mengatakan itu tapi etikanya jangan memperlihatkan kekerasan yang berlebihan," ucap dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

Nasional
Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Nasional
Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Nasional
Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X