Wapres Kalla: Beli Pulsa dan Rokok Banyak, tetapi BPJS Naik Mengeluh

Kompas.com - 08/10/2019, 22:11 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMWakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla melontarkan sindiran kepada pihak-pihak yang mengkritik kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kalla menyebut, pihak yang mengkritik kenaikan tarif BPJS Kesehatan tersebut justru mampu membeli rokok dan pulsa dalam jumlah besar.

"Siapa yang khawatir ( iuran BPJS naik)? Hanya ngomong saja, padahal beli pulsa tiga kali lipat daripada itu, beli rokoknya lebih dari itu (iuran BPJS)," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Kalla menyatakan, kenaikan premi BPJS Kesehatan tidak terhindarkan lantaran saat ini tarifnya terlalu rendah. Dengan tarif yang terlalu rendah, BPJS Kesehatan tidak bisa melayani pasien secara prima.


Baca juga: Polemik Iuran BPJS Kesehatan, Respons Netizen hingga Sanksi Penunggak

Lagipula, menurut Kalla, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak akan membebani masyarakat miskin. Sebab, iuran masyarakat miskin sudah ditanggung negara lewat APBN.

Demikian pula para pekerja semestinya tidak perlu khawatir lantaran iuran BPJS Kesehatannya ditanggung perusahaan.

"Perlu diketahui bahwa naiknya tarif itu tidak akan membebani orang miskin karena PBI (Peserta Bantuan Iuran) itu yang dibiayai oleh pemerintah itu lebih dari 100 juta orang. Sebenarnya ini hanya cara pergantian defisit, karena kalau BPJS defisit pemerintah juga bayar," ujar Kalla.

"Tapi kalau ini naik tarif, pemerintah juga yang bayar yang lebih 120 juta orang itu. Hanya memang peserta yang bukan orang miskin kemudian bukan pegawai negeri, bukan karyawan, yang bayar sendiri itu memang bayar sendiri. Tapi itu kita anggap relatif lebih mampu," lanjut dia.

Karena itu, Kalla pun meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ia meyakini kenaikan iuran BPJS Kesehatan justru dapat memberikan pelayanan prima kepada pesertanya.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Masyarakat Untung atau “Buntung”?

Diberitakan, pemerintah berencana menaikan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai awal tahun 2020.

Langkah itu diambil karena dianggap paling tepat untuk mengatasi permasalahan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Sebab, keuangan BPJS Kesehatan selama dua tahun belakangan terus 'berdarah-darah'.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X