Sekjen PDI-P: Ketegasan Wapres Kalla Tolak Perppu KPK Harus Didukung

Kompas.com - 09/10/2019, 12:34 WIB
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di Hotel Grand Inna Bali Beach, Rabu (7/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di Hotel Grand Inna Bali Beach, Rabu (7/8/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ( PDI-P) Hasto Kristiyanto mendukung Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disebut menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

"Atas dasar pengalaman Pak JK yang luas tersebut, maka PDI-P sangat memahami mengapa Pak JK berulang kali menyatakan menolak perppu revisi UU KPK. Ketegasan Pak JK di dalam menolak Perppu didukung oleh PDI-P," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Rabu (9/10/2019).

"Terima kasih Pak JK atas keputusan yang tegas, tepat, dan mengakar pada tradisi tata pemerintahan yang baik dan konstitusional," lanjut dia.

Baca juga: Wapres Kalla: Perppu KPK Jalan Terakhir


Sebab, menurut Hasto, mekanisme konstitusional telah tersedia melalui Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga uji materi adalah jalan terbaik.

Ia menilai Wapres sangat memahami konstruksi hukum nasional dimana KPK merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Meski demikian, KPK tetap dengan sifatnya yang independen, sehingga proses penegakan hukum pemberantasan korupsi tidak bisa diintervensi pihak manapun.

Hasto meminta kepada para pihak yang mendorong lahirnya perppu, hendaknya memahami bahwa konsolidasi ideologi, politik, dan hukum wajib dilakukan guna mendukung efektivitas pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua.

Karena itu, ia meminta mereka menggugat Undang-Undang KPK hasil revisi ke MK agar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca juga: Perppu KPK yang Tak Disukai Partai Koalisi Jokowi dan Ditolak Kalla...

Apa lagi, kata Hasto, revisi UU KPK telah dilakukan dengan keputusan bulat oleh DPR bersama Pemerintah. Hal tersebut sekaligus menunjukkan efektivitas dukungan 60,7 persen kekuatan parpol pengusung Jokowi di Parlemen.

"Atas dasar hal tersebut, Perppu bukanlah opsi politik. Presiden Jokowi tidak akan memperlemah basis utama pendukung beliau sendiri yang berasal dari rakyat melalui Pemilu," kata Hasto.

"PDI-P bersama koalisi akan terus membangun komunikasi politik dan memerkuat stabilitas politik, hukum, dan ekonomi," lanjut dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan: Polri Sudah Diberi Waktu, Masa Perintah Presiden Diabaikan?!

Novel Baswedan: Polri Sudah Diberi Waktu, Masa Perintah Presiden Diabaikan?!

Nasional
Dinamika Kabareskrim Baru, dari Kode Kapolri hingga Dipilihnya Listyo Sigit

Dinamika Kabareskrim Baru, dari Kode Kapolri hingga Dipilihnya Listyo Sigit

Nasional
Utus Wapres ke KPK, Jokowi Pilih Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57

Utus Wapres ke KPK, Jokowi Pilih Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57

Nasional
Mahfud MD Akui Pemberantasan Korupsi Alami Kemunduran, tetapi...

Mahfud MD Akui Pemberantasan Korupsi Alami Kemunduran, tetapi...

Nasional
Menurut Mahfud, Kunci Pemberantasan Korupsi adalah Penyederhanaan Birokrasi

Menurut Mahfud, Kunci Pemberantasan Korupsi adalah Penyederhanaan Birokrasi

Nasional
Soal Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada, Komisi II: PKPU 18/2019 Jalan Tengah

Soal Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada, Komisi II: PKPU 18/2019 Jalan Tengah

Nasional
Ini Kasus-kasus Korupsi yang Terjadi Setelah Kemerdekaan...

Ini Kasus-kasus Korupsi yang Terjadi Setelah Kemerdekaan...

Nasional
Ini Sejarah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia...

Ini Sejarah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia...

Nasional
Jelang Rakernas dan HUT PDI-P ke-47, Ini Instruksi Megawati

Jelang Rakernas dan HUT PDI-P ke-47, Ini Instruksi Megawati

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kabareskrim Baru Punya Keseriusan dan Keberanian

Novel Baswedan: Semoga Kabareskrim Baru Punya Keseriusan dan Keberanian

Nasional
Ketua KPK: Jangan-jangan Ada Strategi Pemberantasan Korupsi Baru dari Presiden

Ketua KPK: Jangan-jangan Ada Strategi Pemberantasan Korupsi Baru dari Presiden

Nasional
PDI-P Dorong Parliamentary Threshold Kembali Dinaikkan

PDI-P Dorong Parliamentary Threshold Kembali Dinaikkan

Nasional
Gibran Ingin Maju Pilkada Solo, Sekjen PDI-P: Semua Punya Peluang yang Sama

Gibran Ingin Maju Pilkada Solo, Sekjen PDI-P: Semua Punya Peluang yang Sama

Nasional
Pekan Depan, Gibran Daftar Bakal Calon Wali Kota Solo di DPD PDI-P

Pekan Depan, Gibran Daftar Bakal Calon Wali Kota Solo di DPD PDI-P

Nasional
Saut Sebut Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tak Konsisten

Saut Sebut Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tak Konsisten

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X