"Buzzer" Dinilai Berisiko Membangun Perdebatan yang Tidak Produktif

Kompas.com - 08/10/2019, 10:40 WIB
Ilustrasi MashableIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ( PSHK) Indonesia Gita Putri Damayana menilai, buzzer kerapkali menyebarkan narasi yang berseberangan dengan narasi kelompok masyarakat sipil.

Menurut dia, hal itu sah-sah saja sepanjang narasi yang dibangun mereka berkualitas.

Meski demikian, ia juga melihat buzzer berisiko membangun perdebatan yang tak produktif dan tak sehat jika mereka menyebarkan narasi yang bersifat menyudutkan.

"Ketika misalnya masyarakat sipil disudutkan gitu ya, dan bukan didebat soal kontennya tapi mengarah kepada organisasi masyarakat sipilnya itu sendiri, atau malah yang diangkat yang enggak ada hubungannya, justru itu yang saya pikir diskusi yang tercipta jadi enggak produktif gitu kan," kata Gita saat dihubungi, Selasa (8/10/2019).

"Padahal debat yang sehat itu kan penting untuk demokrasi kita," ujar Gita.

Baca juga: Riuh Buzzer Jokowi...

Gita mengatakan, para buzzer dapat dengan mudah menggeser perdebatan ke hal-hal yang tidak substansial. Dengan demikian, perhatian publik akan teralihkan.

Mereka bisa melakukan itu dengan penyeragaman narasi, termasuk memutarbalikkan fakta.

"Kalau misalnya ada 6-7 orang agendanya persis sama, pake tagar, sama dan model pengondisian faktanya diputarbalikkan sedemikian rupa, itu kan kita bisa dibilang ada usaha teroraganisir, ada koordinasinya," katanya.

Meski demikian, ia pun menyayangkan fenomena buzzer disikapi pihak pemerintah dengan wacana "menertibkan", seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko Ingatkan Para Buzzer, Jokowi Tak Butuh Dukungan yang Destruktif

Fenomena buzzer tidak dapat disalahkan, hanya saja publik yang harus dibuat lebih cerdas untuk memahami agenda para buzzer sehingga tidak terbawa narasi yang dibawa.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituding Nikahi Anak Usia 7 Tahun, Polisi Berencana Panggil Syekh Puji

Dituding Nikahi Anak Usia 7 Tahun, Polisi Berencana Panggil Syekh Puji

Nasional
Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Nasional
Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Nasional
Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Nasional
ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Nasional
Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X