KPK OTT Bupati Lampung Utara, Mendagri Ingatkan soal Area Rawan Korupsi

Kompas.com - 07/10/2019, 12:10 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Rapat tersebut membahas mengenai Evaluasi Pemilu & Persiapan Pelaksanaan Pilkada. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Rapat tersebut membahas mengenai Evaluasi Pemilu & Persiapan Pelaksanaan Pilkada. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa ada beberapa area rawan korupsi di tingkat pemerintah daerah (pemda) yang harus dilakukan dengan hati-hati.

Area rawan tersebut adalah soal perencanaan anggaran, masalah proyek, dana hibah, dana bantuan sosial (bansos), jual beli jabatan, barang dan jasa.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo berkaitan dengan ditangkap tangannya Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (6/10/2019).

"Sebenarnya sistem tata kelola semua jalan. Area rawan korupsi sudah sejak awal kami sampaikan, perencanaan anggaran, masalah proyek, dana hibah, dana bansos, jual beli jabatan, pembelian barang dan jasa, ini harus hati-hati," kata Tjahjo di Kantor Kemenkumham, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Terjaring OTT, Bupati Lampung Utara Tiba di KPK

Tjahjo mengatakan, pihaknya bahkan sudah membawa para kepala daerah yang dilantik berdialog dengan KPK dalam rangka pencegahan korupsi.

Apalagi setiap pemda, kata dia, memiliki bagian biro hukum untuk memastikan bahwa setiap pengambilan kebijakan politik dan pembangunan kepala daerah, wakil dan DPRD sinkron.

"Kalau ini dijalankan dengan baik, saya yakin tidak akan ada OTT. Tapi ya tadi, area rawannya. Contoh kayak Cirebon itu kan akhirnya terungkap. Memang OTT-nya kecil (jumlah uang), tapi mari kita saling mengingatkan," kata dia.

"Hati-hati aturannya, karena bisa saja kesalahan karena terima sesuatu diakibatkan dari kebijakan yang salah juga," kata dia.

Baca juga: KPK Amankan Rp 600 Juta dari OTT Bupati Lampung Utara

Diketahui, dalam OTT KPK Bupati Lampung Utara, KPK telah mengamankan 7 orang hingga pagi ini.

Selain bupati, KPK juga mengamankan pejabat pemerintah setingkat kepala dinas dan kepala seksi, perantara, dan pihak swasta.

Tidak hanya itu, KPK juga mengamankan uang sebesar Rp 600 juta. OTT tersebut diduga terkait dengan proyek Pemkab Lampung Utara.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X