Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tentara Tionghoa Indonesia Saat Agresi Surabaya 10 November 1945

Kompas.com - 06/10/2019, 11:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Kaum wanita Tionghoa pun bahu-membahu dengan para pemudi Indonesia di barisan Palang Merah Indonesia.

Adapun Radio Pemberontak di Surabaya menyebutkan bahwa pengeboman membabi buta dari Sekutu menyebabkan banyak sekali penduduk Tionghoa yang tinggal di Kramat Gantung, Surabaya, menjadi korban.

Akhir pertempuran

Pertempuran berakhir 28 November 1945 di Kelurahan Gunung Sari. Korban tentara dan masyarakat Surabaya diduga mencapai 20 ribu orang. Sedangkan korban Sekutu diperkirakan 1.500 jiwa.

Akibat agresi militer itu, diperkirakan seribu penduduk Tionghoa meninggal dan lima ribu lainnya luka-luka.

Peristiwa 10 November 1945 menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Saat itu, perang 10 November memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Tak boleh ada negara asing yang boleh kembali untuk menguasai Indonesia, terutama Belanda.

Pemerintah Indonesia kemudian mengenang Peristiwa 10 November 1945 sebagai Hari Pahlawan.

Baca juga: Ini yang Anda Belum Ketahui tentang Pertempuran 10 November

Catatan Redaksi:

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-74 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober, Kompas.com menuliskan kembali sejumlah operasi dan pertempuran yang pernah dilakukan TNI. Operasi ini menjadi catatan emas TNI dalam mempertahankan kedaulatan atau misi penting di luar negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com