Ali Mochtar Ngabalin: Pemerintah Lebih Banyak Difitnah Buzzer Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pemerintah lebih sering menjadi korban buzzer politik.

Hal tersebut disampaikan Ngabalin menyusul tudingan bahwa buzzer pendukung Presiden Joko Widodo di media soaial membuat pemerintah tidak mendengarkan kritik masyarakat di media sosial.

"Buzzer politik itu yang lebih banyak difitnah adalah pemerintah, yang lebih banyak terpojok dan di-bully itu adalah pemerintah," ujar Ngabalin di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).

Baca juga: Moeldoko: Buzzer Jokowi Tak Dikomando

Ia pun meminta masyarakat tidak memutarbalikkan fakta tersebut.

Ngabalin meyakinkan, pemerintah tidak dapat mengorganisasi buzzer. Sebab, pemerintah merupakan lembaga negara.

"Yang pasti tidak mungkin pemerintah mengorganisir, tidak mungkin. Bagaimana bisa lembaga negara, lembaga pemerintah bisa mengorganisir lembaga di luar pemerintah," kata dia.

Baca juga: Pakar: Tanpa Perlawanan, Buzzer Sukses Bikin Publik Ragukan KPK

Justru, negara akan menertibkan buzzer-buzzer yang memperkeruh suasana karena negara mempunyai wewenang akan hal itu.

Apalagi, kata dia, media sosial saat ini bisa diorganisir dengan sangat mudah untuk menyebarkan berita bohong.

"Jangan lupa, yang teraniaya dan terzalimi itu pemerintah, hati hati lho!" kata dia.