Kompas.com - 18/09/2019, 19:02 WIB
Pakar analitika media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ismail Fahmi, seusai diskusi bertajuk Membaca Strategi Pelemahan KPK: Siapa yang Bermain? di ITS Tower, Jakarta, Rabu (18/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOPakar analitika media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ismail Fahmi, seusai diskusi bertajuk Membaca Strategi Pelemahan KPK: Siapa yang Bermain? di ITS Tower, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar analitika media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII) Ismail Fahmi menyebut buzzer yang membuat opini publik mendukung revisi UU KPK sukses karena tidak ada perlawanan dari pihak kontra revisi.

"Kelompok buzzer pro revisi UU KPK itu banyak sekali. Mereka saling mendukung dan narasinya hanya satu, KPK butuh direvisi," ujar Ismail dalam diskusi bertajuk "Membaca Strategi Pelemahan KPK: Siapa yang Bermain?" yang diselenggarakan LP3ES di ITS Tower, Rabu (18/9/2019).

"Ini sistematis dan praktis tanpa perlawanan yang berarti dari kelompok kontra revisi," sambungnya.

Baca juga: Pakar Medsos: Ada Buzzer Pro-revisi UU KPK Gunakan Modus Giveaway

Tak ayal, lanjut Ismail, banyak warganet yang menjadi korban manipulasi opini buzzer. Sehingga, masyarakat jadi ragu akan kinerja KPK saat ini dan mendukung adanya revisi.

"Banyak masyarakat yang termanipulasi opininya, misalnya soal isu radikalisme yang menyerang KPK. Adanya isu itu membuat masyarakat jadi ragu, oh KPK sekarang ternyata begini, maka perlu revisi," paparnya kemudian.

Ia mencontohkan, KPK secara sistematis diserang dengan menggunakan isu "taliban" dari rentang waktu 7-13 September 2019.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Narasi Pro Revisi UU KPK Dinilai Masif dan Sistematis Dilakukan di Medsos

Isu taliban ini, kata Ismail, sering dan sukses dipakai buzzer agar publik ragu terhadap KPK dan menyetujui agar revisi disahkan dan berharap capim terpilih bisa membersihkan isu itu.

Ismail menjabarkan, terdapat dua kelompok yang kerap menjadi acuan warganet soal isu tersebut.

Kelompok pertama adalah kelompok pendukung revisi UU KPK dengan menyebut lembaga antirasuah tersebut dipenuhi orang-orang taliban.

Baca juga: Pakar Medsos: KPK Diserang Isu Radikalisme Saat Revisi UU KPK Bergulir

Adapun kelompok kedua adalah orang-orang yang menolak revisi UU KPK dan menegaskan tidak ada orang-orang taliban di internal KPK.

"Yang pro revisi UU KPK dan menyebut isu taliban adalah para buzzer. Sedangkan yang kontra revisi adalah masyarakat biasa, yang dipimpin oleh anak dari Abdurrahman Wahid, yaitu Alisa Wahid dan Anita Wahid," jelasnya.

"Jadi upaya melemahkan KPK di media sosial itu terkoordinir dengan sangat bagus, hasilnya pun sangat bagus dengan mengggiring opini publik bahwa KPK memang harus dibersihkan," sambungnya.

Baca juga: Ditanya soal Revisi UU KPK, Sinta Nuriyah: Aduh Mulas

Dengan penggunaan isu permasalahan di internal KPK tersebut, lanjut Ismail, warganet termanipulasi dan menyetujui bahwa revisi diperlukan agar KPK menjadi lebih baik.

"Propaganda itu menjadi berhasil karena media massa juga membahasnya. Dari situasi ini, terlihat memang ada pembangunan narasi bahwa ada polisi taliban di KPK. Warganet beranggapan capim yang terpilih memiliki misi untuk membersihkannya," jelasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 13 Juni: 70.468 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 13 Juni: 70.468 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Survei: Masyarakat yang Puas terhadap Jokowi Cenderung Pilih Ganjar Pranowo sebagai Capres

Survei: Masyarakat yang Puas terhadap Jokowi Cenderung Pilih Ganjar Pranowo sebagai Capres

Nasional
UPDATE: Tambah 149, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 52.879

UPDATE: Tambah 149, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 52.879

Nasional
UPDATE: Tambah 4.655, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.745.091

UPDATE: Tambah 4.655, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.745.091

Nasional
UPDATE: Tambah 9.868, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.911.358

UPDATE: Tambah 9.868, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.911.358

Nasional
Dedikasi Toeti Heraty: Guru Besar, Penyair, dan Pendiri Jurnal Perempuan

Dedikasi Toeti Heraty: Guru Besar, Penyair, dan Pendiri Jurnal Perempuan

Nasional
Mengenang Sosok Toeti Heraty: Profesor, Penyair, hingga Demonstran

Mengenang Sosok Toeti Heraty: Profesor, Penyair, hingga Demonstran

Nasional
Survei SMRC: Jika Pileg Digelar Sekarang, PDI-P Raih Suara Tertinggi

Survei SMRC: Jika Pileg Digelar Sekarang, PDI-P Raih Suara Tertinggi

Nasional
YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

Nasional
Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X