Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Ingatkan Risiko Terjadinya Perang karena Media Sosial

Kompas.com - 04/10/2019, 05:43 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Kemudian, setiap warganet bisa berperan sebagai layaknya 'wartawan' yang mampu membuat, menyampaikan, mendistribusikan informasi, meski kebenarannya diragukan dan tak sesuai kenyataan.

"Terus ada celebrity culture di era medsos. Semua pengen jadi selebritas, eh gue harus tampil paling pinter, paling tahu, paling tepat paling terdepan. Ini bahaya. Bisa lahir itu keyboard warriors, yang main WA, enggak usah belajar bawa pesawat tempur, bawa kapal perang," kata dia.

Tak heran, media sosial bisa menentukan nasib suatu negara. Connie merujuk pada fenomena Arab Spring yang terjadi di sejumlah negara, seperti Mesir, Libya dan Tunisia.

Baca juga: Pakar Digital: Aksi Mahasiswa Pengaruhi Viralnya Penolakan RKUHP di Medsos

"Kita mesti pikir kalau dunia siber, dunia internet dunia medsos, itu menjadi suatu area perang itu artinya nasib sebuah negara, sebuah kepemimpinan itu bisa ditentukan bukan dengan senjata lagi. Tapi oleh gadget di tangan kita semua," kata dia.

"Semua orang bisa jadi bebas mencari kekuasaan. Kalau menang perang secara online dia bisa memengaruhi hasil perang offline. Contohnya apa? Arab Spring, yang semua bermula dari medsos gerakannya," tutur Connie.

Dengan demikian, ia menilai negara perlu hadir untuk mengubah pola penggunaan media sosial yang bersifat destruktif.

"Negara harus hadir dan mengubah pola destruktif penggunaan medsos. Yang mesti kita pikir itu antisipasi," kata Connie.

Baca juga: Tangkap Para Aktivis, Polisi Diminta Tak Anti Kritik di Medsos

Meski demikian, kata dia, pendekatan yang digunakan tak sekadar pendekatan pragmatis seperti memutus atau membatasi akses internet dan media sosial.

"Negara ini kan enggak serta-merta oh ada ribut di situ, matiin internetnya, oh ribut di sini matiin di sini, enggak bisa. Harus ada strategi dan kebijakan yang holistik. Kemenhan dan TNI harus lebih serius memikirkan perlindungan, pengendalian teknologi dan bagaimana anggarannya, untuk mengantisipasi hal semacam itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com