Pakar Digital: Aksi Mahasiswa Pengaruhi Viralnya Penolakan RKUHP di Medsos

Kompas.com - 20/09/2019, 19:26 WIB
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Mereka memenuhi halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019) sekitar pukul 14.00 WIB.  Secara bergantian, perwakilan mahasiswa Unindra, UI, UPN, Trisakti, ITB, Paramidana dan Moestopo memberikan orasi.  Mereka mengkritik sikap DPR dan pemerintah yang akan mengesahkan rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTORatusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka memenuhi halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019) sekitar pukul 14.00 WIB. Secara bergantian, perwakilan mahasiswa Unindra, UI, UPN, Trisakti, ITB, Paramidana dan Moestopo memberikan orasi. Mereka mengkritik sikap DPR dan pemerintah yang akan mengesahkan rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar analisa media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII) Ismail Fahmi menyatakan, mahasiswa yang menggelar aksi massa di depan gedung DPR pada Kamis (19/9/2019), memberikan dampak pada viralnya penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Hal itu ia ungkapkan merujuk hasil analisanya menggunakan teknologi buatannya yang bernama Drone Emprit. Teknologi ini memantau dan mengelompokkan percakapan di Twitter.

"Titik viral protes RKUHP ini ditandai oleh aksi mahasiswa di DPR yang kemudian diikuti percakapan di Twitter dengan tagar #MahasiswaBergerak," ujar Ismail saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Aksi Tabur Bunga Warnai Unjuk Rasa Mahasiswa Bogor Tolak Pengesahan RUU KPK

Ismail menjelaskan, viralnya penolakan RKUHP di Twitter tersebut mengalami puncaknya saat mahasiswa menggelar aksi massa.

Pakar analitika media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ismail Fahmi. KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Pakar analitika media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ismail Fahmi.

 

Sebelum itu, ia menyebut warganet tidak banyak yang mengetahui soal pasal-pasal RKUHP yang kontroversial.

"Saya sudah memantau percakapan RKUHP ini dari 13 September. Hingga hari ini, viralnya penolakan RKUHP mengalami puncaknya pada 19 September karena mahasiswa turun ke jalan. Kalau mereka enggak turun ke jalan, pasti tidak viral dan banyak warganet yang tidak tahu terkait masalah ini," paparnya kemudian.

Baca juga: Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Ismail menerangkan, dari perbandingan tren tagar #MahasiswaBergerak dengan RKUHP, terlihat jelas bahwa tanpa adanya gerakan mahasiswa, RKUHP akan tetap landai dan tak terdengar oleh publik.

Ia menjelaskan, pada 16 September, percakapan penolakan RKUHP di Twitter sebanyak 31.520 cuitan. Namun, setelah mahasiswa turun ke jalan diikuti tagar #MahasiswaBergerak, cuitan penolakan RKUHP sampai 113.216 percakapan.

"Jadi memang trigger viralnya penolakan RKUHP di Twitter itu karena aksi mahasiswa. Itu sangat signifikan dan trennya masih naik, jadi mahasiswa punya peranan penting terhadap masalah ini," ungkapnya.

Baca juga: Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

 

Adapun RKUHP menjadi perbincangan terkini oleh warganet karena terdapam ragam pasal yang kontroversial.

Pasal-pasal kontroversial tersebut di antaranya seperti delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X