Pakar Digital: Aksi Mahasiswa Pengaruhi Viralnya Penolakan RKUHP di Medsos

Kompas.com - 20/09/2019, 19:26 WIB
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Mereka memenuhi halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019) sekitar pukul 14.00 WIB.  Secara bergantian, perwakilan mahasiswa Unindra, UI, UPN, Trisakti, ITB, Paramidana dan Moestopo memberikan orasi.  Mereka mengkritik sikap DPR dan pemerintah yang akan mengesahkan rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTORatusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka memenuhi halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019) sekitar pukul 14.00 WIB. Secara bergantian, perwakilan mahasiswa Unindra, UI, UPN, Trisakti, ITB, Paramidana dan Moestopo memberikan orasi. Mereka mengkritik sikap DPR dan pemerintah yang akan mengesahkan rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar analisa media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII) Ismail Fahmi menyatakan, mahasiswa yang menggelar aksi massa di depan gedung DPR pada Kamis (19/9/2019), memberikan dampak pada viralnya penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Hal itu ia ungkapkan merujuk hasil analisanya menggunakan teknologi buatannya yang bernama Drone Emprit. Teknologi ini memantau dan mengelompokkan percakapan di Twitter.

"Titik viral protes RKUHP ini ditandai oleh aksi mahasiswa di DPR yang kemudian diikuti percakapan di Twitter dengan tagar #MahasiswaBergerak," ujar Ismail saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Aksi Tabur Bunga Warnai Unjuk Rasa Mahasiswa Bogor Tolak Pengesahan RUU KPK

Ismail menjelaskan, viralnya penolakan RKUHP di Twitter tersebut mengalami puncaknya saat mahasiswa menggelar aksi massa.

Pakar analitika media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ismail Fahmi. KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Pakar analitika media sosial dan digital dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ismail Fahmi.

 

Sebelum itu, ia menyebut warganet tidak banyak yang mengetahui soal pasal-pasal RKUHP yang kontroversial.

"Saya sudah memantau percakapan RKUHP ini dari 13 September. Hingga hari ini, viralnya penolakan RKUHP mengalami puncaknya pada 19 September karena mahasiswa turun ke jalan. Kalau mereka enggak turun ke jalan, pasti tidak viral dan banyak warganet yang tidak tahu terkait masalah ini," paparnya kemudian.

Baca juga: Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Ismail menerangkan, dari perbandingan tren tagar #MahasiswaBergerak dengan RKUHP, terlihat jelas bahwa tanpa adanya gerakan mahasiswa, RKUHP akan tetap landai dan tak terdengar oleh publik.

Ia menjelaskan, pada 16 September, percakapan penolakan RKUHP di Twitter sebanyak 31.520 cuitan. Namun, setelah mahasiswa turun ke jalan diikuti tagar #MahasiswaBergerak, cuitan penolakan RKUHP sampai 113.216 percakapan.

"Jadi memang trigger viralnya penolakan RKUHP di Twitter itu karena aksi mahasiswa. Itu sangat signifikan dan trennya masih naik, jadi mahasiswa punya peranan penting terhadap masalah ini," ungkapnya.

Baca juga: Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

 

Adapun RKUHP menjadi perbincangan terkini oleh warganet karena terdapam ragam pasal yang kontroversial.

Pasal-pasal kontroversial tersebut di antaranya seperti delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X