Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Ingatkan Risiko Terjadinya Perang karena Media Sosial

Kompas.com - 04/10/2019, 05:43 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengingatkan, peperangan bisa terjadi jika penggunaan media sosial bersifat destruktif.

Di era saat ini, kata Connie, media sosial bisa menjadi senjata 'mematikan'.

"Ancaman senjata itu tidak saja berbentuk pistol, tapi bisa juga media sosial," ujar Connie dalam diskusi bertajuk Muara Unjuk Rasa, NKRI Mau Dibawa Kemana? di Balai Sarwono, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

"Bahwa perang yang terjadi menurut saya adalah di tangan Anda semua jadi bukan senjata arsenal mematikan dan mengerikan seperti di Irak, Afghanistan, bukan dengan drone, tapi yang Anda pegang (gawai dan medsos)," kata dia.

Baca juga: Pengamat: Negara Harus Hadir dan Ubah Pola Destruktif Penggunaan Medsos

Menurut dia, internet dan media sosial bisa menjadi alat untuk mengganggu pikiran, perasaan hingga perspektif orang.

Gejolak yang terjadi belakangan di Indonesia, kata dia, menjadi salah satu bukti betapa signifikannya peran media sosial dalam memicu konflik.

"Perang masa depan itu kita enggak bisa lihat bentuk perangnya seperti apa, tiba-tiba ada aja di tengah kita, yaitu di otak kita," kata Connie.

"Kemudian war between everyone, saya bisa aja curiga sama orang depan saya, karena misalnya kita tergabung di grup WhatsApp yang sudah seperti geng. Saya dengan siapa, yang lain dengan siapa," tuturnya.

Baca juga: Dampak Buruk Berdebat di Media Sosial untuk Kesehatan

Melalui disinformasi dan berita bohong yang tersebar masif di medsos dan internet, bisa membuat seseorang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri.

Misalnya, kata Connie, orang Australia lebih takut dengan ISIS dibandingkan ancaman lainnya yang lebih berdampak, seperti pemanasan global.

Sebab, jaringan ISIS mampu memanfaatkan medsos untuk menyebar ketakutan bahkan merekrut orang lain untuk bergabung.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com