Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Titik Api di Jambi dan Riau Reda, Pindah ke Lampung

Kompas.com - 02/10/2019, 21:29 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menyebut, hotspot atau titik api mulai mengarah ke wilayah Lampung.

"Tampilan secara umum, yang naik (hotspot) itu Sumatera bagian bawah, Jambi ke arah Sumatera Selatan yang naik dekat ke bawah lagi, ke Lampung yang mulai ada hotspot-nya juga," kata Agus usai acara Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Rabu (2/10/2019).

Kendati demikian, pihaknya belum mendapat laporan pasti penyebab pergeseran hotspot ke wilayah Lampung tersebut.

Baca juga: Warga Ramai-ramai Berburu Emas dan Perhiasan Harta Karun Kerajaan Sriwijaya di Lokasi Karhutla

Namun dari informasi sementara yang didapatkannya dari Humas Polda Lampung, penyebab munculnya hotspot itu karena cuaca yang terlampau panas di wilayah tersebut.

"Belum ada laporan penyebabnya. Kemarin kontak kepala bagian humas Polda Lampung, bahwa cuaca panas sekali kemungkinan ada titik-titik api," kata dia.

Dia mengatakan, sejauh ini belum ada konfirmasi yang menyatakan apakah titik-titik api tersebut berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau bukan.

Adapun, karhutla yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan saat ini sudah cukup reda.

Data BNPB menunjukkan, di Riau hotspot dan asap sudah lebih sedikit karena sudah memasuki musim hujan.

Hanya saja, sisa asap di Jambi dan Sumatera Selatan masih ada dan mengarah ke wilayah Lampung.

Baca juga: Api dan Asap Berkurang, Hujan Buatan Tetap Dilakukan

Sementara di Kalimantan, kondisinya juga sudah baik terutama di Kalimantan Barat yang hujannya telah merata. Kalimantan Satan terpantau sudah cukup baik walau hujannya belum merata.

Dari data BNPB, di seluruh Indonesia sudah seluas 328.722 hektare lahan yang terbakar per Januari hingga September 2019 dengan jumlah hotspot 809.

"Diharapkan pemerintah daerah mengembalikan kodrat gambut agar tetap basah, berair dan rawa-rawa, melakukan sekat kanal supaya air naik dan gambut terkuasai agar sulit terbakar," pungkas dia. 

 

Kompas TV Kebakaran lahan terus terjadi di kelurahan Pulau Atas kecamatan Sambutan kota Samarinda Kalimantan Timur. Puluhan hektar lahan terdampak kebakaran yang terjadi selama sepekan. Api dari kebakaran lahan juga merusak rumah yang sudah tak ditempati di Kompleks Perumahan Korpri. Petugas mengaku terkendala saat memadamkan api karena kesulitan mendapatkan sumber mata air. Untuk memadamkan api petugas mengambil air dengan menggunakan mesin pompa yang letaknya berada jauh dari lokasi kebakaran. Selain itu tiupan angin kencang dan lahan kering akibat musim kemarau membuat api sulit dipadamkan dalam sepekan terakhir. Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di sekitar Taman Wisata Alam Batu Putih kota Bitung Sulawesi Utara terus terjadi. Api belum bisa dipadamkan lantaran terkendala sumber air . Kebakaran ini juga membuat hutan yang menjadi tempat tinggal berbagai jenis hewan endemik Sulawesi Utara itu pun ikut terbakar.<br /> #Karhutla #Samarinda #Kebarakanhutan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com