Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Diingatkan untuk Libatkan Publik Membangun Sistem E-Rekapitulasi

Kompas.com - 02/10/2019, 14:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, proses membangun sistem e-rekapitulasi harus lah transparan.

E-rekapitulasi rencananya akan digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilkada 2020.

"Harus dipastikan betul selain sistem siap, sumber daya manusia siap, tapi keyakinan publik bahwa ini (sistem e-rekapitulasi) akan beres harus ada. Itu bisa dibangun sejak awal dengan proses terbuka dan partisipatif," ujar Hadar usai Focus Group Discussion (FGD) bertajuk penerapan e-rekapitulasi di negara lain, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Rencana Terapkan E-Rekapitulasi, KPU RI Dapat Masukan dari KPU Filipina

Dia mengatakan, keterlibatan publik demi transparansi dalam proses pembangunan sistem tersebut diperlukan agar kepercayaan masyarakat terbangun.

Dia menilai, sepanjang peraturan sudah betul-betul siap dan penyelenggara mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan sistem tersebut, maka masyarakat pun akan percaya bahwa sistem yang digunakan betul-betul akurat dalam penghitungannya.

"Kuncinya dalam persiapan ini, harus betul-betul persiapan yang sifatnya terbuka atau transparan sejak poin awal hingga akhir dan partisipatif.  Sebab kalau sudah jadi baru dikasih tahu, nanti orang tidak tahu bagaimana membangunnya," kata dia.

Mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay saat ditemui di acara FGD KPU tentang E-Rekapitulasi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay saat ditemui di acara FGD KPU tentang E-Rekapitulasi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: KPU: Maret, Keputusan E-Rekapitulasi Dipakai atau Tidak di Pilkada 2020

Dia mencontohkan, Filipina saat membangun sistem elektronik dalam proses pemungutan suara mereka, melakukannya secara terbuka.

Mereka juga melakukan percobaan dan evaluasi berulangkali.

Selain itu, teknologi yang akan digunakan nanti juga sangat penting agar sistem yang dibangun bisa diandalkan dan bekerja dengan cepat dan akurat.

"Teknologi dan infrastrukturnya, elemen-elemen penunjang seperti jaringan, server, dan lainnya itu betul-betul harus bisa menampung. Keamanan sistemnya juga penting. Itu juga harus dipastikan," kata dia.

Baca juga: E-Rekapitulasi Pilkada 2020 Belum Tentu Diterapkan di Seluruh Daerah

KPU RI sendiri berencana menerapkan e-rekapitulasi untuk menghitung hasil pemungutan suara berdasarkan sistem elektronik, dimulai dari Pemilu 2020 mendatang.

Ketua KPU Arief Budiman menargetkan, tahun 2019 ini seluruh persiapan, kajian, dan sebagainya bisa rampung dilaksanakan.

"Sehingga targetnya, Februari/Maret 2020 kita harus sudah simpulkan, e-rekapitualsi diimplementasikan atau tidak," ucap dia.

Kompas TV Putra sulung presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan ketua DPC PDIP Solo yang juga Walikota Solo Fx Hadi Rudyatmo Rabu (18/9/2019) siang lalu menurut Wakil Wali Kota Solo Jawa Tengah Achmad Purnomo sebagai pertemuan biasa.<br /> <br /> Menurutnya tidak ada yang perlu dibesarkan dari pertemuan keduanya. Wakil wali kota menilai semua orang berhak maju dalam pilkada Solo termasuk Gibran . Sementara itu pengamat politik dari fakultas ilmu sosial dan ilmpu politik Universitas Sebelas Maret Sri Hastjarjo mengatakan pertemuan antara keduanya bisa diartikan sebagai isyarat pencalonan dirinya dalam pilkada 2020 mendatang. Atau bahkan Test The Water atau menguji sejauh mana publik menanggapi hal ini. Sebelumnya ketua DPC PDIP Solo Jawa Tengah Fx Hadi Rudyatmo juga tak menampik jika ada pembicaraan terkait pilkada. Nama Gibran sempat masuk dalam survei laboratorium kebijakan publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta sebagai calon Kuat Walikota Solo.<br /> <br /> Berdasarkan tingkat elektabilitas Gibran mendapatkan 13% suara. Jumlah ini masih di bawah elektabilitas wakil walikota Solo Achmad Purnomo. #Jokowi #Pilkada #Gibran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com