KPU: Maret, Keputusan E-Rekapitulasi Dipakai atau Tidak di Pilkada 2020

Kompas.com - 02/10/2019, 12:58 WIB
Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan, diharapkan pada Februari atau Maret 2020 sudah ada keputusan apakan e-rekapitulasi diterapkan pada Pemilu 2020.

Ketua KPU Arif Budiman mengatakan, agar keputusan tersebut tercapai, maka akhir 2019 ini kajian mulai dari perangkat hukum, aturan, dan model yang akan digunakan bisa selesai.

"Targetnya, Februari/Maret 2020 kita harus sudah simpulkan, e-rekapitualsi diimplementasikan atau tidak," kata Arif saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk penerapan e-rekapitulasi di negara lain, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: E-Rekapitulasi Pilkada 2020 Belum Tentu Diterapkan di Seluruh Daerah

Jika akan diterapkan, kata dia, maka pada pelaksanaan pemilu, utamanya pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 di beberapa kabupaten/kota/provinsi akan dilakukan simulasi.

Rencana penerapan e-rekapitulasi sendiri dilakukan karena penggunaan teknologi informasi yang digunakan selama pemilu langsung sejak 1999 mengalami perkembangan.

"Makin baik trennya (penggunaan teknologi), maka menunjukkan kami makin siap menggunakan itu. Oleh karenanya, pilkada 2020 kami rencana terapkan e-rekapitulasi," kata Arif.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: E-Rekapitulasi Disebut Tak Bisa Cegah Kecurangan Pemilu 100 Persen

Dia mengatakan, teknologi informasi pelaksanaan pemilu 2020 terlihat semakin siap.

Dia juga mengharapkan Pilkada 2020 bisa menjadi masa transisi penggunaan teknologi elektronik digital di Indonesia untuk hasil pemilu.

"Jadi kita siapkan dengan serius (e-rekapitulasi), mudah-mudahan bisa ketemu polanya. Kita gunakan e-rekapitulasi dengan metode dan cara seperti apa dalam Pemilukada 2020," kata dia.

Adapun FGD yang dilakukan KPU ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui pola seperti apa yang tepat untuk diterapkan.

Termasuk juga dalam memformulasikan regulasi serta model e-rekapitulasi dan praktiknya yang baik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 13 Juni: 70.468 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 13 Juni: 70.468 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Survei: Masyarakat yang Puas terhadap Jokowi Cenderung Pilih Ganjar Pranowo sebagai Capres

Survei: Masyarakat yang Puas terhadap Jokowi Cenderung Pilih Ganjar Pranowo sebagai Capres

Nasional
UPDATE: Tambah 149, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 52.879

UPDATE: Tambah 149, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 52.879

Nasional
UPDATE: Tambah 4.655, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.745.091

UPDATE: Tambah 4.655, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.745.091

Nasional
UPDATE: Tambah 9.868, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.911.358

UPDATE: Tambah 9.868, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.911.358

Nasional
Dedikasi Toeti Heraty: Guru Besar, Penyair, dan Pendiri Jurnal Perempuan

Dedikasi Toeti Heraty: Guru Besar, Penyair, dan Pendiri Jurnal Perempuan

Nasional
Mengenang Sosok Toeti Heraty: Profesor, Penyair, hingga Demonstran

Mengenang Sosok Toeti Heraty: Profesor, Penyair, hingga Demonstran

Nasional
Survei SMRC: Jika Pileg Digelar Sekarang, PDI-P Raih Suara Tertinggi

Survei SMRC: Jika Pileg Digelar Sekarang, PDI-P Raih Suara Tertinggi

Nasional
YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

Nasional
Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X