Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Terapkan E-Rekapitulasi, KPU RI Dapat Masukan dari KPU Filipina

Kompas.com - 02/10/2019, 14:29 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus memperhatikan beberapa hal sebelum menerapkan e-voting maupun e-rekapitulasi yang direncanakan.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Filipina Luie Tito F Guia dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk penerapan e-rekapitulasi di negara lain, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

"Poin pentingnya adalah identifikasi masalahnya. Kalau ada masalah, cari solusinya yang tepat," kata Luie.

Baca juga: KPU: Maret, Keputusan E-Rekapitulasi Dipakai atau Tidak di Pilkada 2020

Tidak hanya itu, Luie juga menyebutkan bahwa penggunaan teknologi harus dipertimbangkan mengingat dengan sistem elektronik, teknologi hanya menjadi alat untuk mencapai demokrasi dalam pemilu.

"Harus mempelajari konteks sosial, ekonomi, dan budaya juga. Tidak kalah penting adalah mempertimbangkan kapabilitas biro manajemennya, serta kerangka hukum yang jelas," kata dia.

Dia mengatakan, untuk bisa melaksanakan hal tersebut, tes secara terus menerus juga harus dilakukan.

Baca juga: E-Rekapitulasi Pilkada 2020 Belum Tentu Diterapkan di Seluruh Daerah

Kemudian, evaluasi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat menentukan baik atau tidaknya teknologi tersebut digunakan.

"Termasuk bagaimana membangun kepercayaan kepada masyarakat secara terus menerus," ucap dia.

Filipina sendiri sudah menerapkan sistem elektronik untuk pelaksanaan pemilu mereka.

Dalam melakukan pemungutan suara, Filipina menggunakan vote counting machine (VCM).

Baca juga: E-Rekapitulasi Disebut Tak Bisa Cegah Kecurangan Pemilu 100 Persen

Para pemilih akan meng-scan surat suara yang sudah berisi pilihan pemilih melalui optical scanner.

Hasil scan tersebut diubah menjadi gambar digital yang tersimpan dalam SD card.

Selama pemilihan berlangsung, VCM itu masih berdiri sendiri dan baru akan dikoneksikan ke internet untuk hasilnya dihitung setelah pemungutan suara ditutup.

KPU RI sendiri berencana menerapkan e-rekapitulasi untuk menghitung hasil pemungutan suara berdasarkan sistem elektronik, dimulai dari Pemilu 2020 mendatang.

Kompas TV Yang juga jadi perbincangan adalah putra presiden Joko Widodo dan putri wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin yang masuk dalam bursa Pemilihan Kepala Daerah. Putra pertama Jokowi Gibran Rakabuming menempati posisi paling populer untuk jadi Wali Kota Solo versi survey Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Sementara putri Ma’ruf Amin siap maju dalam pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan 2020 mendatang. #Pilkada2020
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com