Parpol Koalisi Minta Jokowi Jadikan Perppu KPK Pilihan Terakhir

Kompas.com - 01/10/2019, 14:08 WIB
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani saat ditemui di kompleks parlemen, Senin (23/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOAnggota Komisi III DPR Arsul Sani saat ditemui di kompleks parlemen, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta Presiden menjadikan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan polemik revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Hal itu diungkapkan Sekjen PPP Arsul Sani. Ia mengatakan hal tersebut merupakan salah satu saran yang disampaikan para ketua umum parpol saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (30/9/2019).

"Kami tidak beri masukan secara spesifik. Hanya tentu partai politik menyampaikan bahwa opsi Perppu harus menjadi opsi paling terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplor juga," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Baca juga: Kisah Feri Amsari Bertemu Jokowi dan Bicarakan Perppu, Presiden Bersama Rakyat atau Partai?

Ia menambahkan pilihan selain Perppu untuk menyelesaikan polemik ini ialah legislative review dan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bila menempuh mekanisme legislative review, pemerintah dan DPR akan kembali membahas Undang-undang KPK hasil revisi dengan DPR dan mengganti pasal sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Arsul mengatakan, saat ini juga tengah didaftarkan uji materi Undang-undang KPK hasil revisi di MK.

Baca juga: Anggota Komisi III: Belum Ada Komunikasi antara DPR dan Presiden soal Perppu KPK

Ia berharap Jokowi mendengar aspirasi dari parpol koalisi dalam menyikapi polemik Undang-undang KPK.

Menurut Arsul, suara parpol layak didengar lantaran pemilih Jokowi sebagian besar berasal dari konstituen parpol mereka.

"Harus ingat juga parpol merepresentasikan, mungkin suara parpol yang ada di Pak Jokowi 60 persen dari seluruh jumlah pemilih. Berarti 100 jutaan. Itu signifikan. Tidak mungkin rakyat mempercaykan parpol yang ada di parlemen kalau semua dianggap mengkhianati amanah rakyat," ujar Arsul.

"Kalau bicara representasi rakyat justru parpol punya dasar kebijakan mengklaim sebagai representasi rakyat yang jauh lebih kusut, lebih besar, karena sudah ada proses election," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X