Parpol Koalisi Minta Jokowi Jadikan Perppu KPK Pilihan Terakhir

Hal itu diungkapkan Sekjen PPP Arsul Sani. Ia mengatakan hal tersebut merupakan salah satu saran yang disampaikan para ketua umum parpol saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (30/9/2019).

"Kami tidak beri masukan secara spesifik. Hanya tentu partai politik menyampaikan bahwa opsi Perppu harus menjadi opsi paling terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplor juga," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Ia menambahkan pilihan selain Perppu untuk menyelesaikan polemik ini ialah legislative review dan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bila menempuh mekanisme legislative review, pemerintah dan DPR akan kembali membahas Undang-undang KPK hasil revisi dengan DPR dan mengganti pasal sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Arsul mengatakan, saat ini juga tengah didaftarkan uji materi Undang-undang KPK hasil revisi di MK.

Ia berharap Jokowi mendengar aspirasi dari parpol koalisi dalam menyikapi polemik Undang-undang KPK.

Menurut Arsul, suara parpol layak didengar lantaran pemilih Jokowi sebagian besar berasal dari konstituen parpol mereka.

"Harus ingat juga parpol merepresentasikan, mungkin suara parpol yang ada di Pak Jokowi 60 persen dari seluruh jumlah pemilih. Berarti 100 jutaan. Itu signifikan. Tidak mungkin rakyat mempercaykan parpol yang ada di parlemen kalau semua dianggap mengkhianati amanah rakyat," ujar Arsul.

"Kalau bicara representasi rakyat justru parpol punya dasar kebijakan mengklaim sebagai representasi rakyat yang jauh lebih kusut, lebih besar, karena sudah ada proses election," lanjut dia.