Wiranto Sebut Kerusuhan Wamena Dimotori OPM dan Benny Wenda

Kompas.com - 30/09/2019, 16:50 WIB
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait revisi UU KPK di Jakarta, Rabu (18/9/2019). Wiranto menegaskan agar masyarakat tidak perlu mencurigai lembaga negara terutama Presiden Joko Widodo terkait revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (17/9), karena pemerintah sendiri tidak menginginkan pemberantasan korupsi dan pencegahannya menjadi tumpul di Indonesia. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarMenko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait revisi UU KPK di Jakarta, Rabu (18/9/2019). Wiranto menegaskan agar masyarakat tidak perlu mencurigai lembaga negara terutama Presiden Joko Widodo terkait revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (17/9), karena pemerintah sendiri tidak menginginkan pemberantasan korupsi dan pencegahannya menjadi tumpul di Indonesia. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, dimotori dua gerakan, yakni Organisasi Papua Merdeka ( OPM) dan tokoh separatis Papua Benny Wenda.

"Dari hasil kajian ini semua satu gerakan yang dimotori oleh dua kekuatan. Pertama, dari kekuatan OPM yang sejak dulu ada dan belum habis walaupun jumlahnya kecil. Tapi, jelang sidang KTT HAM di Sidang Umum PBB, mereka berusaha menunjukkan eksistensi bergabung dengan kekuatan Benny Wenda," ujar Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Baca juga: Wiranto Sebut Pendatang Merasa Tak Aman Usai Kerusuhan di Wamena

Ia menduga OPM dan Benny Wenda berusaha membuat kerusuhan supaya terpantau oleh dunia internasional sehingga bisa dijadikan modal untuk memerdekakan Papua dan Papua Barat.

"Konspirasi inilah yang dihadapi kita semua. Tapi syukur alhamdulillah usaha mereka gagal dan KTT HAM di Swiss tidak dapat perhatian khusus," ucap Wiranto.

Diketahui, Benny Wenda dikabarkan berada di New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri Sidang Umum PBB.

Di konferensi tersebut, Benny Wenda tengah mengupayakan kunjungan Komisioner HAM PBB ke Papua dan Papua Barat yang disebutkannya tengah terjadi krisis kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia menuduh Benny Wenda berada di balik kerusuhan Provinsi Papua dan Papua Barat yang meletus sejak Agustus lalu.

Adapun aksi unjuk rasa siswa di Kota Wamena, Papua, Senin (23/9/2019), berujung rusuh.

Baca juga: Komnas HAM Kutuk Kerusuhan di Wamena

Demonstran bersikap anarkistis hingga membakar rumah warga, kantor pemerintah, PLN, dan beberapa kios masyarakat.

Unjuk rasa yang berujung rusuh itu diduga dipicu oleh perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswa di Wamena.

Akibat kerusuhan tersebut, berdasarkan data aparat kepolisian mencatat terdapat 31 korban.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X