Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna Terakhir di DPR Diwarnai Interupsi soal Rusuh Wamena

Kompas.com - 30/09/2019, 14:14 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI, Senin (30/9/2019) siang, menggelar rapat paripurna terakhir masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat diwarnai interupsi dari sejumlah anggota dewan berkaitan dengan kerusuhan yang menyebabkan 33 orang meninggal dunia di Wamena, Papua, beberapa waktu lalu.

Salah satu wakil rakyta yang mengajukan interupsi adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil.

Nasir menilai, pemerintah tidak hadir ketika Wamena sedang terancam. Ia sekaligus mempertanyakan keteduhan NKRI yang selama ini disuarakan pemerintah.

"Sayangnya negara tidak hadir ketika warga negara menghadapi ancaman. Di mana NKRI yang kita agung-agungkan? Di mana ketika ada warga Minang, Bugis yang harus mengungsi dari Wamena? Di mana negara? Karena itu, mudah-mudahan kita makin meneguhkan NKRI," kata Nasir.

Baca juga: Punya Hubungan secara Emosi dengan Wamena, Ridwan Kamil Siap Galang Bantuan

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin yang juga mengajukan interupsi menambahkan, kerusuhan yang terjadi di Papua membutuhkan perhatian serius.

Ia meminta TNI-Polri segera turun tangan karena kerusuhan di Papua berpotensi munculnya konflik horizontal sehingga tak bisa dibiarkan.

"Ini sudah berlarut-larut, berminggu-minggu saya meminta negara khususnya Kapolri dan Panglima TNI, segera turun tangan, yang saya dengar potensi konflik horizontal ini semakin menjadi, ini tidak bisa dibiarkan. Jadi ini penanganannya harus khusus, tidak boleh represif," kata Didi.

Kemudian, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Jimmy Demianus juga mengajukan Interupsi. Bukan mengkritik seperti dua koleganya, interupsinya justru membantah interupsi sebelumnya.

Jimmy khususnya membantah pernyataan Nasir yang menyebutkan negara tidak hadir dalam kerusuhan di Papua. Ia menekankan, selama ini pemerintahan hadir untuk Papua.

"Saya tidak sepakat, negara tidak hadir, jangan ganggu beliau (Presiden Jokowi) yang sedang berusaha mengurusi Papua," kata Jimmy.

Baca juga: Jokowi Sebut Pembunuh dan Perusuh di Wamena Sudah Ditangkap

Jimmy mengatakan, persoalan yang saat ini terjadi di Papua adalah karena sistem politik yang berubah-ubah dan perlunya perbaikan pada Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua.

"Ini akibat dengan sistem politik yang berubah-ubah. Dengan sistem suara terbanyak, yang punya uang yang dapat kursi, akibatnya orang Asli Papua tak ada yang duduk di DPRD. Akhir-akhir ini kita mulai bergeser, negara ini kita mau bawa dalam kepentingan tertentu. Negara ini berasaskan ketuhanan yang maha Esa, bukan untuk kepentingan tertentu," ujar dia.

Jimmy mengatakan, kehidupan masyarakat Papua dengan masyarakat pendatang, semisal Minangkabau, Bugis dan Makassar tidak pernah memiliki masalah.

"Saya ingin sampaikan, saya ini dipilih orang Minang, kami tidak pernah punya masalah dengan mereka, dengan Bugis dan Makassar," lanjut dia. 

 

Kompas TV Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemui 40 pengungsi dari wamena yang berada Asrama Transito Disnakertrans Jawa Timur selain diberikan santunan seluruh pengungsi dipulangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke daerah asal dengan menggunakan bus. Sejumlah pengungsi yang berhasil selamat dari kerusuhan di Wamena tak kuasa menahan tangis saat Khofifah menemui mereka di dalam aula 40 pengungsi yang tiba di Surabaya merupakan gelombang pertama pengungsi asal Jawa Timur yang menumpang pesawat Hercules dari Wamena. Seluruh pengungsi akan dipulangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke beberapa daerah di Jawa Timur di antaranya Madura, Lumajang dan Mojokerto. Pemprov Jawa Timur telah berkoordinasi dengan Pemprov Papua agar segera memulangkan seluruh transmigran asal Jawa Timur yang masih berada di Papua. #Wamena #Rusuh #WargaJawaTimur
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com