Jokowi Nyatakan Siap Bertemu Kelompok Pro Kemerdekaan Papua

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, ia siap bertemu dengan kelompok yang pro referendum kemerdekaan Papua dan Papua Barat.

Hal ini ditegaskan Jokowi saat memberi keterangan kepada awak media mengenai kerusuhan yang menewaskan 33 orang di Wamena, Papua.

"Ya enggak ada masalah, bertemu saja. Dengan siapa pun akan saya temui kalau memamg ingin bertemu," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (30/9/2019).

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan tak ada konflik antaretnis yang terjadi di Papua.

Baca juga: Jokowi: Kerusuhan di Wamena Ulah Kelompok Bersenjata, Jangan Digeser ke Konflik Etnis

Kerusuhan yang menewaskan 33 orang, menurut dia, adalah ulah kelompok kriminal bersenjata.

"Jadi jangan ada yang menggeser-geser menjadi seperti sebuah konflik etnis, itu bukan," ucap Jokowi.

"Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas di gunung, turun ke bawah dan melakukan pembakaran pembakaran rumah warga," kata dia.

Jokowi menyebut, beberapa pelaku kerusuhan sudah ditangkap. Ia memerintahkan TNI-Polri terus mengejar pelaku kerusuhan yang masih berkeliaran.

Baca juga: Dilantik Jadi Kapolda Papua, Irjen Paulus Akan Utamakan Penanganan Korban Kerusuhan

Usul agar Jokowi bertemu tokoh pro kemerdekaan Papua disampaikan oleh sejumlah pihak, salah satunya Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa.

Ia meminta pemerintah bertemu pimpinan organisasi pro kemerdekaan seperri ULMWP dan KNPB.

VINA RUMBEWAS/AFP/Getty Images Puing-puing toko yang habis dibakar masa aksi ricuh di Wamena Senin (23/09) lalu

Menurut Wiranto, pertemuan formal justru akan mengakui ULMWP sebagai sebuah organisasi.

"Dalam bentuk perjanjian, pertemuan formal di antara pemerintah dengan pemberontak tentu tidak bisa," kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: Beda dengan Wiranto, Moeldoko Siap Bertemu Benny Wenda

Wiranto menyebut, pemerintah tak pernah menutup komunikasi dengan pihak mana pun, selama porsi komunikasi tersebut bersifat wajar.

Namun, khusus untuk kelompok yang dinilai pemberontak, pemerintah mempunyai batasan tertentu.

"Jangan sampai ada pengakuan sejajar antara pemerintah yang sah dengan pemberontak, kan enggak bisa," kata Wiranto.