Jokowi: Kerusuhan di Wamena Ulah Kelompok Bersenjata, Jangan Digeser ke Konflik Etnis

Kompas.com - 30/09/2019, 13:05 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Presiden menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Presiden menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
Penulis Ihsanuddin
|

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan kerusuhan yang menewaskan 33 orang di Wamena, Papua, merupakan ulah dari kelompok kriminal bersenjata (KKB). Ia menegaskan peristiwa ini bukan terjadi karena konflik antaretnis.

"Jangan ada yang menggeser-geser menjadi seperti sebuah konflik etnis, itu bukan. Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas di gunung turun ke bawah dan melakukan pembakaran pembakaran rumah warga," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (30/9/2019).

Jokowi memastikan aparat keamanan sudah bekerja keras menjaga keamanan warga.

Baca juga: Jokowi Sampaikan Belasungkawa untuk 33 Korban Tewas di Wamena

Setelah kejadian, polisi juga telah menangkap orang yang diduga melakukan kerusuhan dan pembunuhan.

"Polisi telah menangkap beberapa tersangka yang melakukan pembunuhan dan pembakaran yang ada di Wamena," kata Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi pun mengimbau warga di Wamena tak perlu melakukan eksodus ke luar daerah. Ia mengklaim aparat keamanan sudah bisa mengamankan situasi.

Baca juga: Polisi Sebut Ada 5 Tersangka Terkait Kerusuhan Wamena

Diketahui, kerusuhan di Wamena berawal dari unjuk rasa siswa di Kota Wamena, Papua, Senin (23/9/2019). Demonstran bersikap anarkistis hingga membakar rumah warga, kantor pemerintah, PLN, dan beberapa kios masyarakat.

Unjuk rasa yang berujung rusuh itu diduga dipicu oleh perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswanya di Wamena.

Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto menyatakan bahwa korban tewas berjumlah 33 orang.

Kompas TV Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemui 40 pengungsi dari wamena yang berada Asrama Transito Disnakertrans Jawa Timur selain diberikan santunan seluruh pengungsi dipulangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke daerah asal dengan menggunakan bus. Sejumlah pengungsi yang berhasil selamat dari kerusuhan di Wamena tak kuasa menahan tangis saat Khofifah menemui mereka di dalam aula 40 pengungsi yang tiba di Surabaya merupakan gelombang pertama pengungsi asal Jawa Timur yang menumpang pesawat Hercules dari Wamena. Seluruh pengungsi akan dipulangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke beberapa daerah di Jawa Timur di antaranya Madura, Lumajang dan Mojokerto. Pemprov Jawa Timur telah berkoordinasi dengan Pemprov Papua agar segera memulangkan seluruh transmigran asal Jawa Timur yang masih berada di Papua. #Wamena #Rusuh #WargaJawaTimur
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.