KPU Luruskan Kabar soal Pelantikan Anggota DPR di Hotel Mewah

Kompas.com - 30/09/2019, 12:07 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) membantah pihaknya telah menggelar pelantikan anggota DPR dan DPD RI periode 2019-2024 di hotel mewah di Jakarta, Minggu (29/9/2019).

Komisioner KPU Wahyu Setiawan meluruskan, acara yang digelar KPU kemarin merupakan kegiatan ramah tamah KPU untuk calon anggota DPR dan DPD RI terpilih, sebelum mereka dilantik.

"Tidak benar pelantikan dilakukan di hotel mewah. Karena acara kemarin itu adalah acara ramah tamah, acara KPU RI dan calon anggota DPR RI terpilih," kata Wahyu kepada Kompas.com, Senin (30/9/2019).

Baca juga: Wiranto: Pengamanan Maksimal, Tak Boleh Ada yang Gagalkan Pelantikan

Wahyu mengatakan, acara ini bukan pertama kali digelar. Setiap lima tahun sekali sebelum calon anggota DPR dan DPD RI terpilih dilantik, pihaknya menggelar acara serupa.

Menurut Wahyu, agenda pelantikan calon anggota DPR dan DPD RI terpilih merupakan bagian dari tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019, sehingga KPU masih bertanggung jawab atas pelaksanaan agenda tersebut.

KPU memfasilitasi persiapan pelantikan calon anggota DPR dan DPD mulai dari transportasi dan akomodasi, hingga mengantarkan ke Gedung DPR/MPR untuk dilantik.

Baca juga: Usul Pelantikan Jokowi-Maruf Dipercepat Datang dari Relawan Projo

KPU juga bakal melakukan serah terima calon anggota DPR dan DPD RI terpilih kepada Sekretariat Jenderal DPR, DPD dan MPR, sesaat sebelum pelantikan.

"Mengingat banyaknya Anggota DPR dan DPD, KPU membagi ke tiga lokasi, yaitu Hotel Shangri-La, Hotel Ritz Carlton dan Hotel Fairmont sebagai lokasi registrasi dan menginap. Rangkaian kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 29 September hingga 1 Oktober 2019," terang Wahyu.

Pada 29 September, acara diisi ramah tamah yang diisi pemaparan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Parlemen yang bersih. Sehari setelahnya, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan gladi resik pelantikan.

Baca juga: KPU: Pelantikan Jokowi-Maruf Tetap 20 Oktober, Tak Bisa Dimajukan

Puncak acara, 1 Oktober 2019, KPU mengantarkan seluruh calon terpilih menuju Gedung DPR/MPR untuk dilantik.

" Pelantikan DPR RI DPD RI terpilih itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober di Gedung DPR/MPR," tegasnya.

Sebelumnya, beredar surat undangan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019-2024.

Pada bagian kepala surat, tertera tulisan Komisi Pemilihan Umum. Di bagian bawah surat juga dilengkapi tanda tangan Ketua KPU Arief Budiman.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Nasional
DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Nasional
Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Nasional
Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Nasional
Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Nasional
Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Nasional
KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

Nasional
Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X